CEK FAKTA: Mahfud MD Sebut Pembangunan IKN Direncanakan Puluhan Tahun, Realisasi Sekarang

KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara baru dilaksanakan setelah puluhan tahun menjadi rencana.

Hal ini dikatakan Mahfud ketika mempertanyakan rencana calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membangun 40 kota selevel Jakarta jika terpilih menjadi wakil presiden dalam Pilpres 2024.

Padahal, periode menjabat presiden dan wakil presiden terbatas hanya 5 tahun.

"Pak Imin, saya agak kaget juga mau membangun 40 kita selevel Jakarta, apa itu bisa dilaksanakan lima tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun?" kata Mahfud MD dalam debat kedua Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2013).

"Ini IKN saja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan, itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang melaksanakan. Lalu kalau saudara (punya rencana) 40 (kota), luar biasa menurut saya 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan," tuturnya.

Bagaimana faktanya?

Keterangan Presiden Joko Widodo yang diakses melalui laman Sekretariat Kabinet menyatakan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah digagas sejak lama. Bahkan, gagasan ini ada sejak zaman Presiden pertama RI, Soekarno.

Namun, gagasan itu tidak kunjung direalisasikan hingga Jokowi menjabat sebagai presiden. Akhirnya, Jokowi memutuskan untuk menyeriuskan rencana tersebut karena beberapa pertimbangan.

Menurut Presiden, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Alasan kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.

"Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa," ujar Jokowi.

Sementara dikutip dari pemberitaan Kompas.id pada tanggal 27 Agustus 2019, Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam yakin, rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur kali ini lebih serius dari rencana sebelumnya.

Di era kepemimpinan Presiden Soekarno dan Soeharto, rencana itu sempat diwacanakan, namun tidak direalisasikan akibatt kondisi saat itu yang kurang mendukung.

Sekarang, dengan kondisi Jakarta yang dipenuhi dengan berbagai isu lingkungan, dari kebanjiran, kemacetan, polusi, dan sebagian wilayahnya yang kian tenggelam, kebutuhan untuk mengalihkan keberadaan pemerintah pusat ke wilayah lain semakin mendesak.

Selain mengurangi beban di Jakarta, pemindahan ibu kota dipercaya dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya.

"Faktor yang mendorong pemindahan Ibu Kota sekarang semakin banyak. Kalau tidak dipindah sekarang, kapan lagi?" kata Asvi saat diwawancarai pada 27 Agustus 2019.