CEK FAKTA: Ganjar Sebut Skor Kinerja Pemerintah dalam Penegakan HAM 6,2 dari 10

KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebutkan, skor kinerja pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM) yakni 6,2 dari 10.

Pernyataan itu disampaikan saat acara dialog publik Muhammadiyah bersama capres-cawapres di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, 23 November 2023.

"Ini indeks hukum dan HAM skornya 6,2 dari 10. Dan kita perlu memperkuat lembaga HAM," kata Ganjar, dikutip dari kanal YouTube UMJ.

Bagaimana faktanya?

Asisten professor bidang hukum dari O.P. Jindal Global University India, Eka Nugraha Putra, memaparkan sejumlah fakta terkait klaim tersebut.

Dalam presentasinya, Ganjar menyebutkan tiga aspek penghormatan HAM, yakni kerugian negara dan HAM warga negara akibat bencana alam, indeks HAM periode 2017-2022, serta HAM bagi penyandang disabilitas.

Pada aspek kedua, Ganjar memberikan skor 6,2 dari 10.

Kendati demikian, skor tersebut bukan penilaian pribadi Ganjar, melainkan dari The Global Economy.

Adapun data the Global Economy bukan skor lima tahun terakhir (2017-2022), melainkan skor untuk tahun 2022 saja.

The Global Economy mencatat, lima tahun terakhir memang terjadi penurunan indeks HAM dan supremasi hukum.

Namun, pada 2017 indeks Indonesia sempat berada di angka 7,20 dan 7,30 pada 2018.

Kemudian di tahun berikutnya, terus menurun drastis pada 2019 dengan skor 7,0, pada 2020 dengan skor 6,70, pada 2021 dengan skor 6,40, dan pada 2022 dengan skor 6,20.

Data the Global Economy tepercaya dan dikutip oleh beberapa riset. Kendati demikian, menurut Eka, sumber data yang digunakan adalah aspek-aspek dinamis ekonomi.

Contohnya, level dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), biaya tenaga kerja, tingkat pengangguran, penjualan ritel, dan suku bunga kebijakan bank sentral.

Bandingkan misalnya dengan Our World in Data yang menggunakan tiga aspek sumber data untuk menilai isu HAM, yakni hak-hak integritas fisik, kebebasan sipil pribadi, dan kebebasan sipil politik.

Data yang disampaikan Ganjar tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi HAM di Indonesia. Ia juga tidak mengelaborasi lebih lanjut tentang data yang disebutkan.

***

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).