KOMPAS.com - Kebijakan Twitter melabeli British Broadcasting Corporation (BBC) sebagai "media yang didanai pemerintah" ditentang oleh lembaga penyiaran tersebut.
Label tersebut disematkan pada akun Twitter @BBC yang memiliki 2,2 juta pengikut. Akun-akun lain milik BBC, seperti @BBCNews dan @BBCSport, tidak mendapatkan label itu.
Akun @BBC secara rutin membagikan informasi terbaru tentang program televisi, siaran radio, podcast, dan materi non-berita lainnya yang diproduksi oleh BBC.
Sehubungan dengan penyematan label "media yang didanai pemerintah", BBC telah mengajukan keberatan ke Twitter.
"BBC selalu independen. Kami didanai oleh publik Inggris melalui biaya lisensi," demikian pernyataan BBC.
Baca juga: Perjalanan Twitter, dari Odeo hingga ke Elon Musk
Label "media yang didanai pemerintah" terletak di bawah nama akun, dan ketika diklik mengarah ke laman berisi penjelasan tetang "akun media yang berafiliasi dengan negara".
Akun dengan label tersebut didefinisikan sebagai "media yang konten editorialnya dikontrol negara melalui sumber daya keuangan, tekanan politik langsung atau tidak langsung, dan/atau kontrol atas produksi dan distribusi".
Namun, sebagai lembaga penyiaran nasional Inggris, BBC beroperasi melalui Piagam Kerajaan yang disepakati dengan pemerintah.
Piagam BBC menyatakan, korporasi harus independen, terutama atas keputusan editorial dan kreatif, serta dalam pengelolaannya.
Adapun sumber pendapatan utama BBC adalah biaya lisensi sebesar 159 poundsterling atau sekitar Rp 2,9 juta yang dibayarkan oleh setiap rumah tangga di Inggris per tahun.
Biaya lisensi menyumbang sekitar 71 persen dari total pendapatan BBC pada 2022, sisanya berasal dari aktivitas komersial dan sumber lain seperti hibah, royalti, dan pendapatan sewa.
Baca juga: Penyebar Kebencian dan Teori Konspirasi Kembali Muncul di Twitter
BBC juga menerima lebih dari 90 juta poundsterling per tahun dari pemerintah untuk mendukung BBC World Service, yang sebagian besar menjangkau pemirsa di luar Inggris.
Sebelum BBC, Twitter mulanya memberikan label "akun media yang berafiliasi dengan negara" untuk akun @NPR milik media Amerika Serikat, National Public Radio (NPR).
Pelabelan ini ditentang NPR, yang mengatakan bahwa mereka beroperasi secara independen. Sebagai protes, NPR menolak untuk mengetwit dari akun mereka.
"NPR mendukung kebebasan berpendapat dan mengawasi mereka yang memiliki kuasa. Kami tidak terima dengan label Twitter ini. Pers yang bebas dan hidup sangat penting untuk kesehatan demokrasi kita," kata CEO NPR John Lansing.