Penyelenggara Pemilu Diminta Jaga Kepercayaan Publik dan Cegah Hasutan Hoaks

KOMPAS.com - Penyelenggara pemilihan umum (pemilu) harus mampu menjaga kepercayaan publik, terutama berkaitan dengan komitmen menyukseskan Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Peneliti Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro dalam acara diskusi bersama Radio Idola Semarang bertajuk "Refleksi Politik Sepanjang Tahun 2022 dan Perbaikan Apa yang Perlu Dilakukan pada 2023?".

"Jadi, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penjaga etik pemilu ini harus betul-betul trusted (terpercaya)" kata Siti, dilansir dari Antara, Senin (2/1/2023).

Pembuktian komitmen penyelenggara pemilu

Menurut Siti, kesuksesan menjaga kepercayaan publik akan membuktikan bahwa penyelenggara pemilu memiliki komitmen tinggi untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Dia mengatakan, polemik dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang terjadi pada penghujung 2022 tidak boleh terulang.

"Tentu, itu tidak boleh muncul di 2023. Bagaimana kita membayangkan kalau penyelenggaranya tidak bisa dipercaya. Komisioner dan supporting staff (staf pendukung) komisioner di KPU RI dan semua turunannya tidak dipercaya oleh publik, partai politik," tuturnya.

Siti mengatakan, seluruh pihak penyelenggara pemilu juga perlu menjaga tindakan dan ucapan mereka untuk menjaga kepercayaan publik.

Ia mengingatkan, jangan sampai ada tindakan dan ucapan para penyelenggara pemilu yang justru menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Jangan mudah terhasut hoaks

Dalam diskusi tersebut, Siti juga menyoroti persoalan berta bohong atau hoaks terkait pemilu yang berpotensi semakin banyak muncul pada 2023.

Dia meminta semua pihak untuk ikut berperan mencegah dan tidak mudah terhasut berita-berita bohong terkait pemilu.

"Jangan ada lagi hoaks-hoaks itu, nanti jadi perang hoaks. Kita tidak menjadi bangsa yang dewasa nantinya," ucap Siti.