Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.
KOMPAS.com - Sejumlah konten di Facebook membahas polemik dana bagi hasil (DBH) migas Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Kepulauan Riau dengan informasi keliru.
Unggahan itu disisipi narasi yang menyatakan bahwa tiga menteri akan diganti karena berambisi menggulingkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan memanfaatkan polemik itu.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim tersebut merupakan hoaks.
Unggahan yang menyebutkan mengenai polemik migas Kepulauan Meranti yang dikaitkan dengan perombakan kabinet beredar di media sosial, salah satunya akun ini.
Narasi yang dipaparkan menjelaskan mencuatnya polemik itu setelah Bupati Muhammad Adil mengungkapkan keberatannya karena DBH migas kabupatennya semakin kecil, padahal produksi minyak di sana meningkat.
Bahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Pekanbaru, Riau, Kamis (8/12/2022), dia mempertanyakan orang-orang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) isinya iblis atau setan.
Video juga menjelaskan bahwa masalah itu telah dimediasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dinyatakan selesai. Diperlihatkan pula beberapa pernyataan Adil setelah mengikuti mediasi.
Dalam video itu tidak ada narasi suara yang membahas reshuffle atau pencopotan menteri. Namun, klaim yang tidak berkaitan dengan isi video itu tertera dalam tulisan keterangan yang disertakan.
Keterangan yang disertakan dalam unggahan itu sebagai berikut:
AMB1SI GUL1N6KAN J0KOW1 BERVJUNG PET4KA 3 MENTR1 INI RESMI DI DEP4K J0KOW1 MVRKA BEGINI !!
Dilansir dari Antara, memang betul ada polemik DBH migas antara Bupati Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, yang kemudian dimediasi oleh Kemendagri, tanggal 20-21 Desember 2022.
Hasilnya harga minyak mentah yang menjadi acuan perhitungan DBH migas Kepulauan Meranti tahun 2022 diubah dari yang sebelumnya 60 dollar AS per barel menjadi 100 dollar AS.
Karena Kemenkeu sebelumnya terlanjur menggunakan patokan harga 60 dollar AS, maka terdapat kekurangan transfer ke Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan dibayarkan.
Selain itu, dinyatakan tidak ada pembicaraan sanksi untuk Adil yang telah mengeluarkan sejumlah ucapan yang membuat publik geger.
Mengenai klaim tiga menteri telah diganti, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang memberikan sinyal akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju, namun belum diketahui akan diteken kapan.