Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelompok NIK Warga DKI Jakarta yang Akan dan Tidak Dinonaktifkan

Kompas.com - 14/03/2024, 12:30 WIB
Yefta Christopherus Asia Sanjaya,
Ahmad Naufal Dzulfaroh

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang sudah tidak tinggal lagi di DKI Jakarta akan dinonaktifkan setelah penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Rencana Pemprov DKI melalui Dinas Dukcapil akan melakukan penataan tersebut setelah pemilu benar-benar selesai," ujar Kepala Seksi Data, Informasi, dan Pengawasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Angga Noviar dikutip dari Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

Ia mengatakan, salah satu tujuan penonaktifan NIK warga DKI Jakarta adalah langkah tertib administrasi kependudukan (adminduk).

Dengan tertib adminduk, lanjut Angga, dapat memengaruhi proses pembangunan daerah serta kebijakan publik guna menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Baca juga: Tidak Padankan NIK dengan NPWP, Siap-siap Kena Pajak 20 Persen Lebih Tinggi

Kelompok NIK warga DKI Jakarta yang dinonaktifkan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya ingin menata identitas warga yang berdomisili di luar DKI Jakarta, namun masih ber-KTP DKI Jakarta melalui program penonaktifan NIK.

Pelaksanaan penonaktifkan NIK warga yang sudah tidak tinggal lagi di DKI Jakarta, akan dilakukan secara bertahap setiap bulan setelah penetapan hasil Pemilu.

Namun, Budi tidak merinci tanggal berapa hal ini akan dimulai.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merampungkan rekapitulasi suara pada Rabu (20/3/2024).

"Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap bulan mulai dari yang meninggal, RT/RW yang sudah tidak ada namun masih tertera di KTP-el yang dipergunakan masyarakat, dan selanjutnya sesuai dengan tahapan," ujar Budi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/3/2024).

Baca juga: NIK Tidak Terdaftar di Dukcapil? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Budi menjelaskan, penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili dalam penonaktifan NIK warga yang tidak lagi tinggal di DKI Jakarta, terdiri dari beberapa kategori, yakni:

  • Keberatan dari pemilik rumah/kontrakan/bangunan
  • Pencekalan dan instansi atau lembaga hukum terkait
  • Penduduk yang sudah tidak berdomisili secara de facto selama lebih dari satu tahun
  • Wajib e-KTP yang tidak melakukan perekaman selama lima tahun sejak usia wajib e-KTP.

Budi menerangkan, ada beberapa kelompok warga yang tidak tinggal di DKI Jakarta yang akan dinonaktifkan NIK-nya. Berikut rinciannya:

  • Meninggal namun masih aktif administrasi kependudukan karena belum dilaporkan
  • RT/RW sudah tidak ada namun masih menggunakan alamat terkait
  • Tidak dikenal oleh masyarakat sekitar atau penduduk, namun terdata di data kependudukan
  • Dikenal namun tidak diketahui keberadaannya
  • Pindah luar DKI Jakarta,namun tidak merubah dokumen
  • Pindah, namun antar DKI Jakarta.

Baca juga: Tak Perlu Surat Pengantar, Ini Cara dan Syarat Ubah Alamat dalam KTP

Kelompok NIK warga DKI Jakarta yang tidak dinonaktifkan

Lebih lanjut, Budi juga menjelaskan beberapa kelompok NIK warga DKI Jakarta yang tidak akan dinonaktifkan.

Mereka yang masuk kelompok tersebut adalah warga yang bertugas, dinas, belajar di luar DKI Jakarta, atau luar negeri.

Kemudian, Dukcapil DKI Jakarta juga tidak akan menonaktifkan NIK warga yang memiliki aset di ibu kota.

Bagi warga yang NIK-nya terdampak penataan penduduk sesuai domisili, namun merasa masih berdomisili atau memiliki aset di ibu kota dapat mendatangi Dukcapil DKI Jakarta.

"Silakan membawa surat keterangan RT/RW dan mendatangi loket layanan dukcapil di kelurahan sesuai domisili untuk mendapatkan informasi terkait NIKnya untuk dapat diaktifkan kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku," imbuh Budi.

Ia meminta warga DKI Jakarta untuk mengecek status NIK miliknya melalui laman https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.


Terkini Lainnya

Pelaku Penyelundupan Orang Bermodus Iklan Lowker via TikTok Ditangkap di Surabaya, Ini Kronologinya

Pelaku Penyelundupan Orang Bermodus Iklan Lowker via TikTok Ditangkap di Surabaya, Ini Kronologinya

Tren
Apa yang Akan Terjadi Saat Berjalan Kaki 10.000 Langkah per Hari Selama Sebulan?

Apa yang Akan Terjadi Saat Berjalan Kaki 10.000 Langkah per Hari Selama Sebulan?

Tren
3 Manfaat Mengonsumsi Madu dan Teh Hijau, Baik bagi Penderita Diabetes

3 Manfaat Mengonsumsi Madu dan Teh Hijau, Baik bagi Penderita Diabetes

Tren
BMKG: Wilayah yang Berpotensi Hujan Lebat, Angin Kencang, dan Petir pada 18-19 Mei 2024

BMKG: Wilayah yang Berpotensi Hujan Lebat, Angin Kencang, dan Petir pada 18-19 Mei 2024

Tren
[POPULER TREN] Wilayah Berpotensi Hujan Lebat 17-18 Mei 2024 | Ikan Tinggi Purin Pantangan Penderita Asam Urat

[POPULER TREN] Wilayah Berpotensi Hujan Lebat 17-18 Mei 2024 | Ikan Tinggi Purin Pantangan Penderita Asam Urat

Tren
Kondisi Geografis Mahakam Ulu, Tetangga IKN yang Dikepung Sungai dan Kini Darurat Banjir

Kondisi Geografis Mahakam Ulu, Tetangga IKN yang Dikepung Sungai dan Kini Darurat Banjir

Tren
Pesona Air Terjun

Pesona Air Terjun

Tren
Update Banjir Mahakam Ulu, Ratusan Orang Masih Mengungsi

Update Banjir Mahakam Ulu, Ratusan Orang Masih Mengungsi

Tren
Ribka Sugiarto Mundur dari Pelatnas, Kekasih Ungkap Alasannya

Ribka Sugiarto Mundur dari Pelatnas, Kekasih Ungkap Alasannya

Tren
Ilmuwan Akhirnya Tahu Bagaimana Cara Orang Mesir Kuno Membangun Piramida

Ilmuwan Akhirnya Tahu Bagaimana Cara Orang Mesir Kuno Membangun Piramida

Tren
Ada Aturan Baru KRIS, Apakah Perawatan ICU Ditanggung BPJS Kesehatan?

Ada Aturan Baru KRIS, Apakah Perawatan ICU Ditanggung BPJS Kesehatan?

Tren
Jemaah Tolong Jemaah, Kisah Manis Persaudaraan di Madinah

Jemaah Tolong Jemaah, Kisah Manis Persaudaraan di Madinah

Tren
Kata BWF soal Keputusan Kevin Sanjaya Pensiun dari Bulu Tangkis

Kata BWF soal Keputusan Kevin Sanjaya Pensiun dari Bulu Tangkis

Tren
Seorang Pria yang Diduga Terafiliasi Jemaah Islamiyah Serang Kantor Polisi Malaysia, 2 Petugas Meninggal Dunia

Seorang Pria yang Diduga Terafiliasi Jemaah Islamiyah Serang Kantor Polisi Malaysia, 2 Petugas Meninggal Dunia

Tren
Cara Menaikkan Trombosit bagi Pasien Demam Berdarah Dengue (DBD)

Cara Menaikkan Trombosit bagi Pasien Demam Berdarah Dengue (DBD)

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com