Pajak Hiburan Naik Jadi 40 persen, Bapemperda DKI: Kami Siap Merevisi

Namun saat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD muncul sehingga pemerintah daerah harus mengikuti produk hukum di atasnya dengan mengeluarkan Perda baru.

“Ternyata batas bawahnya juga ada yang cukup tinggi, misalnya seperti pajak hiburan dan pajak hiburan itu kami ambil yang titik bawah (40 persen), karena itu ruang yang dimungkinkan dan kalau diambil batas atas bisa gulung tikar semua,” kata Pantas.

Baca juga: Pemprov Mulai Tetapkan Pajak Hiburan, Apakah Masih Bisa Diubah?

Diundangkan per 5 Januari 2024

Di sisi lain, Pantas mengatakan bahwa UU tersebut mengatur bahwa pemerintah daerah sudah harus mengundangkan Perda paling lambat Januari 2024.

"Satu hal yang harus diketahui, bahwa UU itu juga mengamanatkan 5 Januari 2024 harus selesai atau diundangkan, dan Bapemperda selesai membahas Desember 2023,” jelasnya.

Oleh karena itu, secara konsisten Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta menggodok aturan tersebut hingga akhirnya rampung pada Desember 2023 lalu.

Pantas juga memastikan Bapemperda dan Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan standar prosedur operasional (SOP) yang ada dalam menggodok regulasi baru, mulai dari pengajuan regulasi, rapat dengar pendapat (RDP), termasuk mengajak pelaku usaha dan akademisi dalam membahas regulasi ini.

“Di awal pasti kami mengajak pelaku usaha juga karena diawali dengan RDP,” tandasnya.

Baca juga: Penjelasan Kemenparekraf soal Pajak Hiburan Naik yang Menuai Kritik

DPRD DKI minta pajak hiburan dikoreksi

Sebelumnya, DPRD DKI telah meminta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta supaya mengoreksi kenaikan pajak hiburan yang mencapai 40 persen.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (Pras).

"Makanya itu kan bisa dikoreksi," kata dia, dilansir dari Antara.

Pihaknya mengaku akan melaksanakan rapat pimpinan bersama Bapenda DKI terkait kenaikan pajak hiburan tersebut.

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya bijak memutuskan hal tersebut agar tidak menimbulkan pengakhiran hubungan kerja (PHK) karyawan di dalamnya.

"Kalau 40 persen mati bos orang pada tutup, PHK," kata dia.