Kontroversi Artificial Intelligence dan Penegakan Hukum

Kasus ini juga menunjukan bahwa AI meskipun dapat digunakan untuk instrumen yang membantu profesi hukum, tetapi tidak akan mendisrupsi atau menghilangkan profesi hukum yang dilakukan manusia.

Penegakan hukum dan AI

Terkait hal ini, PWC dalam publikasinya berjudul “Are you using AI yet? How Lawyers Can Use It to Their Advantage”, menyatakan bahwa semua pengacara, mulai dari penasihat internal hingga pengacara dan hakim di pengadilan, perlu memanfaatkan penggunaan AI generative (Jane Wang dan Sharyn Ch'ang).

Kedua pimpinan regional PWC ini menyatakan penggunaan AI akan menjadi alat produktivitas yang sangat diperlukan dalam profesi hukum.

Jane & Sharyn mengutip laporan Goldman Sachs yang memperkirakan 44 persen pekerjaan legal saat ini, dapat diotomatisasi oleh AI.

Hal ini telah menjadi fenomena internasional. Misalnya tampak dari Konferensi internasional “The Athens Roundtable” berlangsung intens dan tahun ini sudah memasuki ronde ke 5, dan tahun ini bertema “The premier international, multi-stakeholder forum on Artificial Intelligence and the Rule of Law”.

Jane dan Sharyn mencontohkan platform AI generatif bernama Harvey. Harvey adalah platform AI generatif yang dibangun di atas GPT-4 OpenAI, khususnya untuk para pengacara.

Dikutip dari pendapat Kate Rattray dalam publikasinya Harvey AI: What We Know So Far (2023), bahwa Harvey AI dilatih dengan data hukum termasuk kasus hukum dan bahan referensinya.

Harvey AI, menurut Rattray, membantu analisis kontrak, due diligence, litigasi, dan kepatuhan terhadap peraturan serta dapat membantu menghasilkan wawasan, rekomendasi, prediksi berdasarkan data, penelitian, ringkasan, penyuntingan, dan ide strategis.

Berdasarkan instrumen ini, pengacara dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan hemat biaya untuk permasalahan klien di bidang hukum dalam hitungan detik.

Platform yang laris manis dengan antrean calon pengguna ini menggunakan pemrosesan bahasa alami, pembelajaran mesin, dan otomasi analisis data. AI ini menghasilkan jawaban berbasis teks.

Seperti telah diuraikan, Harvey AI memiliki kemampuan menganalisis, mengekstrak, meninjau, dan meringkas dengan lebih cepat dan dalam skala besar, yang bisa saja melampaui kemampuan manusia.

Namun demikian, sebagai wujud tanggung jawab profesi hukum, tetap harus dilakukan cek-ricek, komparasi dengan data akurat, dan pemeriksaan detail oleh manusia yang memiliki kapasitas profesional hukum.

Selain semua instruksi awal dilakukan manusia, pemeriksaan ulang juga ditujukan untuk menghindari persepsi bias atau salah.

Di sinilah fakta menunjukkan bahwa AI tidak mungkin menghilangkan profesi hukum, karena kesalahan akan tetap menjadi tanggung jawab manusia.

Terkait penggunaan AI di bidang penegakan hukum, UNESCO memberi perhatian di bidang peradilan pidana. Selain itu juga perihal investigasi dan otomatisasi proses pengambilan keputusan.

UNESCO, meluncurkan program Massive Online Open Course (MOOC) sebagai respons atas perkembangan AI yang saat ini sudah banyak diterapkan dalam sistem peradilan di dunia.

Terakhir, hal penting yang harus diperhatikan adalah, kita memang saat ini berada pada era transformasi digital di mana AI telah menjadi bagian dari kehidupan manusia.

Namun demikian, putusan pengadilan dan arbitrase dan proses penegakan hukum sarat akan makna yang tidak bisa dikuantifikasi, atau diselesaikan dengan pendekatan otomasi kuantitatif dan komputasi.

Pendekatan kualitatif, sentuhan humaniora, nurani keadilan, dan nilai-nilai moral seringkali tidak terbaca dan bisa dianalisis dalam algoritma.