Salah satu ciri dalam pengaplikasian tata kelola kolaboratif adalah kemampuan pembuat kebijakan untuk mengembangkan empati sosial terhadap konstituennya. Empati sosial memberikan ruang bagi pembuat kebijakan atau pemerintah untuk membuka diri terhadap berbagai aspirasi dan kritik dari sudut pandang lain.
Artinya, pembuat kebijakan akan banyak memosisikan diri sebagai aktor lain dalam memahami akar permasalahan maupun alternatif yang mereka berikan. Harapannya, pembuat kebijakan tidak hanya merumuskan maupun melaksanakan kebijakan seperti seekor katak dalam tempurung. Akan tetapi mereka melakukan eksplorasi terhadap berbagai ide, pengalaman, dan solusi yang dimiliki pihak lain.
Empati sosial berfungsi menjadikan pemerintah atau pembuat kebijakan sebagai cermin terhadap konstituennya. Tugas mereka ialah merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik.
Fungsi itu hanya dapat terlaksana apabila mereka mau mengubah tata kelolanya menjadi lebih kolaboratif dan inklusif.
Ke depan, apa yang dilakukan Bima maupun teman-teman lain melalui media sosial dapat membantu pemerintah membuat kebijakan pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat luas. Hal ini hanya terjadi bila kita menerapkan tata kelola yang kolaboratif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.