Membentuk Pemerintahan yang Proaktif dan Responsif

Partisipasi dan aksi kolektif masyarakat sangat penting dalam memberikan tekanan kepada pejabat publik untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kinerja. Tindakan seperti unjuk rasa, kampanye, dan aksi sosial lainnya dapat menjadi sarana untuk memperlihatkan keberpihakan masyarakat terhadap tindakan pemerintah dan menjadi dorongan bagi pejabat publik untuk bertindak dengan baik.

Dalam hal ini, masyarakat juga harus diberikan kebebasan untuk memberikan kritik dan masukan terhadap kinerja pemerintah, tanpa harus takut atau terintimidasi. Dengan begitu, tercipta suasana yang kondusif dan partisipatif dalam proses pembangunan, dan pemerintah dapat memperbaiki diri dengan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Namun, perbaikan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi fenomena pemerintahan reaktif. Diperlukan perubahan paradigma dari pemerintahan reaktif menjadi pemerintahan pro-aktif, yaitu kebijakan yang proaktif dalam menangani masalah sebelum menjadi besar dan merugikan masyarakat.

Pemerintah dan lembaga negara harus memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan secara berkala, sehingga masalah dapat terdeteksi secara dini dan dapat diatasi sebelum menjadi besar dan merugikan masyarakat.

Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran dan kewenangan lembaga-lembaga seperti BPK, Ombudsman, dan LPSK dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga negara dan penegakan hukum.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan pada sistem pengaduan publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan transparan, serta direspons dengan cepat dan serius oleh pemerintah dan lembaga negara terkait. Hal ini akan memudahkan masyarakat untuk melaporkan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, dan memberikan tekanan kepada pemerintah dan lembaga negara untuk bertindak proaktif.

Pemerintah dan lembaga negara juga perlu memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan program pemerintah. Keterlibatan masyarakat akan memudahkan pemerintah memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Terakhir, untuk mengubah paradigma dari pemerintahan reaktif menjadi pemerintahan pro- aktif diperlukan komitmen dan kesadaran dari pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan tata kelola yang baik dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hal itu akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.