Diprotes Pengemudi Ojek Online di DKI, Apa Itu ERP?

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Diberitakan Kompas.com, wacana ini mendapat penolakan dari kalangan pengemudi ojek online atau ojol.

Salah satunya ojol yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Penggunaan Dinas Transportasi (Predator).

Pihak Predator menilai, meski telah dikecualikan, tetapi keluarga mereka akan tetap bayar apabila menggunakan jalan tersebut.

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai ERP:

Baca juga: DKI Usulkan ERP, Apakah Berlaku untuk Sepeda Motor?

Baca juga: Jakarta Akan Terapkan ERP, Bagaimana Skema Jalan Berbayar di Negara Lain?

Mengenal ERP

Diberitakan Antara, 19 Januari 2023, rencana penerapan kebijakan ERP dilakukan guna mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

Pasalnya, upaya lain seperti three in one hingga ganjil genap tak mempan mengatasi kepadatan dan kemacetan di sejumlah ruas di Jakarta.

Kebijakan ERP telah diterapkan di sejumlah negara guna menekan kemacetan, salah satunya di Singapura.

Sejak 1998, otoritas bidang transportasi Singapura telah menerapkan kebijakan ERP.

Dalam sistem ERP, pengendara akan dikenakan biaya ketika melewati gerbang pada saat jam operasional.

Adapun biaya yang dikenakan tergantung pada jenis kendaraan. Semakin besar kendaraan, tarif yang dikenakan juga makin besar.

Baca juga: Apa Itu ERP, Sistem Jalan Berbayar yang Akan Diterapkan di Jakarta?

Prosesnya, pengendara harus menginstal perangkat yang menempel di kendaraan, yakni the In-vehicle Unit (IU) untuk dapat melintasi jalan tertentu yang terpasang gerbang ERP.

Pemasangan IU juga tidak gratis, namun dikenakan biaya tertentu dengan garansi selama periode tertentu.

Perangkat IU mengandung nomor kode bar yang dipindai ketika melintasi gerbang ERP.

Nantinya, tarif dapat langsung didebit dari saldo yang tersimpan pada kartu sejenis uang elektronik yang ada di IU tersebut.