Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komarudin Watubun
Politisi

Komarudin Watubun, SH, MH adalah anggota Komisi II DPR RI; Ketua Pansus (Panitia Khusus) DPR RI Bidang RUU Otsus Papua (2021); pendiri Yayasan Lima Sila Indonesia (YLSI) dan StagingPoint.Com; penulis buku Maluku: Staging Point RI Abad 21 (2017).

Individualisme vs Kebangsaan di Kasus Lelang 100 Pulau Kepulauan Widi

Kompas.com - 15/12/2022, 17:20 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

INDONESIA'S  plan to auction the development rights to an entire archipelago of more than 100 tropical islands has descended into chaos,” tulis Lorcan Lovett di The Guardian edisi Kamis 8 Desember 2022. Rencana ‘lelang’ penjualan 100 pulau tropis Indonesia memicu kaos, termasuk rencana ‘lelang’ Cagar Alam Widi, kawasan Maluku, di Sotheby’s Concierge Auctions, New York, Amerika Serikat, 8-14 Desember 2022.

Lovett juga mengutip seorang menteri Indonesia yang menyatakan bahwa tujuan ‘lelang’ pulau tropis Indonesia itu demi menarik investor asing.

Kita baca hasil Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pagi 10 Juli 1945 di Jakarta. Rapat itu tidak menyebut satu pun soal-usul dari 40 anggota BPUPKI tentang investasi, khususnya investasi asing.

Baca juga: Mahfud: Pemerintah Akan Batalkan MoU PT LII Terkait Kepulauan Widi

Ketua Sidang BPUPKI Dr KRT Radjiman Wedyodiningrat. Panitia Kecil BPUPKI memeriksa dan melaporkan usul-usul anggota BPUPKI tentang persiapan mendirikan Negara Indonesia merdeka. Ketua Panitia Kecil adalah Soekarno.

Panitia Kecil BPUPKI itu memeriksa dan menggolongkan 32 usul-soal tertulis dari 40 anggota BPUPKI tentang penyelidikan dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Sebanyak sembilan golongan usul tertulis 40 anggota BPUPKI tentang kemerdekaan Indonesia yakni (1) Indonesia merdeka selekas-lekasnya; (2) dasar; (3) unificatie atau federatie; (4) bentuk negara dan kepala negara; (5) warga negara; (6) daerah; (7) agama dan negara; (8) pembelaan; dan (9) keuangan.

Aliran investasi asing ke Indonesia selama ini, kini, dan masa datang, tentu saja berkenaan dengan sejumlah usul tertulis para pendiri Indonesia tersebut di atas, yakni dasar negara, kepala negara, warga negara, daerah, pembelaan negara, keuangan, dan unificatie. Jadi, banyak unsur dasar dan filosofis kemerdekaan Indonesia yang dipengaruhi oleh tiap aliran investasi asing ke Indonesia.

Karena itu, seorang Kepala Negara Indonesia harus hati-hati membuat kebijakan aliran investasi asing. Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah atau berjanji sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Isinya ialah sumpah atau janji presiden dan wakil presiden Indonesia memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Cagar Alam Widi adalah ‘Potongan Surga’

Kawasan Cagar Alam Kepulauan Widi terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara. PT Leadership Islands Indonesia (LII) bekerja sama dengan Sotheby's Auction Concierge di Amerika Serikat (AS) dan Inggris untuk mempercepat aliran investasi asing skala besar ke Kepulauan Widi. PT LII hendak menjual ‘interest’ (saham) dalam LII ke investor asing sektor real estat dan hotel - (Locan Lovett /The Guardian, 30/11/2022).

Dari e-mail Charlie Smith, wakil presiden eksekutif Sotheby's Concierge Auctions ke The Guadian, rencana aliran investasi asing ke Kepulauan Widi sedikit terkuak. Misalnya, LII akan “actively involved, not just handing over the entire project”. PT LII akan terlibat aktif dalam (rencana) proyek itu berupa patroli keamanan yang didukung oleh polisi dan angkatan laut Indonesia dengan anggaran 1,5 juta dollar AS pada tahun pertama dan penelitian tahun ke-2.

Baca juga: PT LII Disebut Belum Urus Izin tapi Mau Lelang Kepulauan Widi, KKP: Kami Akan Hentikan!

Di mana unsur individualisme dari skenario aliran investasi asing ke Kepulauan Widi? Dari keterangan Smith ke pers terungkap: “Every billionaire can own a private island, but only one can own this exclusive opportunity spread across 100-plus islands.”

Jadi, tiap miliader dapat memiliki pulau pribadi, namun hanya satu dapat meraih peluang ekslusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau!

Di tengah gebyar Piala Dunia 2022, berita (rencana) lelang 100 pulau di Cagar Alam Widi, Maluku, seakan menjadi ‘angin semilir, sebelum datangnya badai’.

Milica Cosic menulis rencana aliran investasi asing ke Kepulauan Widi, Maluku, “Also included in the development plans are a private airstrip that can serve guests from destinations such as Bali, Jakarta, and Cairns in Australia.”

Harian The Washington Post edisi 11 Desember 2022 menyebut, Cagar Alam Widi Maluku atau potongan surga di Bumi. Rencana proyek Cagar Alam Widi khususnya resort, pelabuhan, dan landasan pacu bandara internasional bakal mengubah lanskap ‘potongan surga’ di Bumi itu. (Kesley Ables, et al., 2022)

Rencana aliran investasi ke zona ‘potongan surga’ semacam Cagar Alam Widi adalah wujud individualisme, bukan nilai kebangsaan kita. Kita baca pesan Prof Dr Soepomo, anggota BPUPKI, tahun 1945 di Jakarta: ‘Pembangunan negara besifat barang yang bernyawa.”

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com