Pada Maret 2015, Jokowi menyetujui proyek kereta cepat dalam sebuah rapat terbatas.
Baca juga: Spesifikasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Desainnya Terinspirasi Komodo
Hal ini disebabkan karena terjadinya perbedaan penghitungan pembengkakan biaya antara pihak Indonesia dan China.
Pembengkakan biaya tersebut pun masih dalam upaya negosiasi.
"Sekali lagi ya ini masih negosiasi pemerintah Indonesia dengan Tiongkok," kata Dwiyana kepada Kompas.com di Stasiun Tegalluar Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10/2022).
Dwiyana mengatakan, perbedaan perhitungan terjadi karena kedua pihak memiliki asumsi yang berbeda soal jumlah cost overrun.
"Contohnya konsultan Tiongkok menghitung biaya GSMR untuk 900 megahertz itu free charge, enggak ada biaya di Tiongkok, pemerintah sana menyediakan frekuensi itu dedicated untuk kereta api," ujarnya.
Sementara itu, kata Dwiyana, frekuensi 900 megahertz untuk GSMR di Indonesia sudah dipakai industri telekomunikasi untuk jaringan seluler sehingga KCIC bekerja sama dengan Telkomsel.
"Di situ ada investasinya, hampir sekitar Rp 1,3 triliun untuk clearence frekuensi dan lainnya sehingga tidak mengganggu antara frekuensi telekomunikasi dengan kami," katanya lagi.
(Sumber: Kompas.com/Ardito Ramadhan, M. Elgana Mubarokah, Aisyah Sekar Ayu Maharani, Haryanti Puspa Sari | Editor: Diamanty Meiliana, David Oliver Purba, Gloria Setyvani Putri, Hilda B Alexander, Erlangga Djumena)