Keriuhan Bjorka: Klaim Bongkar Data Pemerintah hingga Kasus Munir, Tiba-tiba Akunnya "Menghilang"

KOMPAS.com - Dalam sepekan terakhir, media sosial Twitter diramaikan dengan aksi peretasan yang dilakukan oleh seorang hacker bernama "Bjorka".

Tak tanggung-tanggung, ia bahkan mengklaim telah mencuri miliaran data penting milik pemerintah dan perusahaan.

Klaim data yang paling menggemparkan adalah surat milik Presiden Joko Widodo dan dokumen milik Badan Intelijen Negara (BIN).

Selain itu, ia juga mengklaim telah mendapatkan miliaran data registrasi nomor seluler, lengkap dengan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Padahal, KK dan NIK merupakan data yang rawan disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.

Namun, semua pihak yang menjadi sasaran pencurian itu kompak menyangkal adanya kebocoran data.

Mereka juga memastikan, data yang disimpan dalam sistemnya dalam kondisi aman.

Baca juga: Rentetan Aksi Hacker Bjorka dalam Kasus Kebocoran Data di Indonesia Sebulan Terakhir 

Klaim retas data pemerintah

Pada Jumat (9/9/2022), Bjorka muncul di Breached Forums dengan mengklaim memiliki dokumen surat-menyurat yang diduga milik Presiden Joko Widodo.

Dikutip dari Kompas.com, 10 September 2022, dokumen tersebut memiliki rentang waktu 2019-2021. Salah satunya diduga berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Bjorka menjelaskan bahwa pihaknya telah mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 Mega Byte dalam bentuk data terkompres.

Sejumlah contoh dokumen juga dicantumkan dalam unggahan yang diberi judul, antara lain: "Permohonan Dukungan Sarana dan Prasarana", "Surat Rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup" dan "Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019".

Baca juga: Sebelum Akun Twitternya Hilang, Bjorka Ungkap soal Kasus Munir

Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, tidak ada isi surat apapun yang terkena peretasan.

Dikutip dari Kompas.com, 10 September 2022, Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto juga menepis kabar dokumen atau surat-surat dari BIN untuk Presiden telah bocor.

Sebelumnya, pada 6 September 2022, Bjorka membeberkan dugaan kebocoran data sekitar 105 juta penduduk Indonesia yang diklaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Dalam kebocoran data yang diklaim dari KPU RI ini Bjorka mengaku memiliki data 105.003.428 penduduk meliputi data NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan usia.