Ketika Berita Media "Online" Cuma Asal Viral

BERITA di media-media online saat ini sedikit unik. Suatu siang, ketika sedang iseng melakukan scrolling di media online, saya menemukan judul berita yang menarik perhatian, yaitu tentang uji terbang pesawat KF-21 Boramae. KF-21 adalah proyek pesawat tempur hasil kolaborasi pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan.

Alangkah terkejutnya saya ketika berita tersebut menyebutkan bahwa kecepatan pesawat KF-21 mampu menembus 22 ribu kilometer/jam. Sontak saya mengernyitkan dahi dan bertanya dalam hati: apa mungkin kecepatan pesawat itu bisa 11 kali lebih cepat dari F-16 atau pun pesawat tempur pada umumnya? Mesin macam apa yang digunakan di pesawat itu?

Setelah saya menelaah lebih jauh, rata-rata kecepatan pesawat tempur ternyata memang hanya mampu menembus sekitar 2.000 km/jam. Begitu mengetahui adanya kekeliruan dalam artikel itu, saya yang merupakan seorang perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU), tertawa sekaligus terheran-heran.

Baca juga: 5 Fungsi Pers sebagai Media Massa

Ketika sedang membuka berita di media online, tidak jarang pula saya menemukan berbagai clickbait ataupun unsur-unsur provokatif tertentu di dalam judul suatu artikel. Penggunaan kata di awal artikel seperti “Viral!”, “Memanas!”, “Resmi!”, ataupun kata-kata yang sedikit mengundang gelak tawa seperti “Buset!”, “Heboh!”, bahkan “Bikin Ngiler!” terkadang seperti membuat kita semakin penasaran dengan isi dari beritanya.

Namun, alangkah kecewanya apabila judul yang diberikan tidak sesuai dengan isi artikel atau berita. Isi berita di media online tak jarang hanya menampilkan pemberitaan kurang bermutu seperti kehidupan pribadi, respon public figure yang tidak relevan dalam mengomentari suatu isu, konten iklan yang terlalu dominan, ataupun kebiasaan selebgram yang tengah viral di media sosial.

Banyak portal berita online mengesampingkan objektivitas demi kehebohan, dengan menurunkan berita tentang popularitas serta menyerang pihak maupun lembaga tertentu. Biasanya, hal ini terjadi di tahun-tahun kompetisi elektoral, dan menjadi salah satu penyebab terjadinya polarisasi di masyarakat.

Biasnya pemberitaan terkadang berasal dari subjektivitas jurnalis itu sendiri, ataupun campur tanganstakeholder media, yang sudah menjadi rahasia umum, berafiliasi dengan kekuatan aktor politik tertentu. Penguasaan media dapat dimanfaatkan oleh para politisi untuk meraih tujuan elektoralnya dalam sebuah kontestasi.

Saya mulai mempertanyakan kualitas berita yang dimuat di media online. Fenomena ini perlu menjadi perhatian, karena menyangkut kualitas jurnalisme nasional dan media massa konvensional secara umum.

Di era informasi saat ini, media massa yang seharusnya menyajikan informasi berkualitas dan sebagai wadah demokrasi di masyarakat, justru terlihat mengalami downgrade, penurunan mutu, bahkan cenderung bias.

Market-driven journalism

Mengapa hal ini bisa terjadi? Selain faktor profesionalisme jurnalis, kapitalisasi yang kuat di industri media dapat melahirkan sebuah praktik jurnalisme yang dikendalikan oleh preferensi pasar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan market-driven journalism.

Market-driven journalism merupakan praktik jurnalisme yang mengikuti logika pasar guna menciptakan lingkungan yang mengarah pada komersialisasi. Dalam market-driven journalism, audience lebih terlihat sebagai customer, dibandingkan sebagai citizen.

Dibandingkan dengan perannya sebagai pelayan publik dalam menyediakan informasi, media massa kini lebih ditujukan untuk menghasilkan uang, dan melayani kebutuhan iklan. Pada akhirnya, hal ini hanya akan menghasilkan junk news, yaitu berita-berita dengan kualitas buruk tetapi dapat menarik pembaca dengan jumlah besar, selayaknya junk food yang merupakan selera publik secara global tetapi dibuat dari bahan-bahan berkualitas rendah.

Liputan yang seharusnya menyediakan dan menganalisis isu-isu tertentu, justru malah menyentuh kebutuhan serta keinginan personal masyarakat.

Dalam kaitannya dengan tatanan neoliberalisme saat ini, jika perspektif ekonomi politik digunakan dalam pers dengan menekankan kombinasi antara preferensi masyarakat, relasi kekuasaan, dan konten dari media itu sendiri, maka hal ini akan turut mendorong terjadinya krisis demokrasi.

Baca juga: Kelebihan dan Kekurangan Media Online

Selain itu, segmentasi demi viralnya sebuah produk jurnalistik akan mengakibatkan sekelompok individu merasa diutamakan dan yang lain cenderung terpinggirkan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan, serta dapat mengubah sebagian masyarakat menjadi apolitis bahkan apatis.

Pers yang gagal berperan sebagai ”public servant” dalam menyediakan informasi yang independen tentunya adalah sebuah bentuk kemunduran bagi demokrasi.

Selain pengaruh market-driven journalism, hal lain yang memengaruhi kualitas jurnalistik saat ini tak lepas dari peran media sosial yang lebih dominan dalam menyajikan informasi dibandingkan media massa. Saat ini, masyarakat lebih tersandera informasi yang disajikan media sosial, akibat dari kesadaran publik terkait biasnya media massa konvensional.

Media sosial juga cenderung mengungkap fenomena baru secara lebih cepat dibanding media massa, dikarenakan adanya citizen journalism. Akibatnya, masyarakat akan lebih mempercayai kebenaran alternatif yang ditawarkan media sosial, dibandingkan dengan produk jurnalistik yang dimuat di media massa.

Sayangnya, pers yang seharusnya memiliki fungsi sebagai tolak ukur originalitas sebuah informasi, justru kalah oleh gema yang dihasilkan media sosial. Media massa justru menggemakan atau bahkan meviralkan informasi yang terlebih dahulu muncul di media sosial, bukan justru sebaliknya.

Sebenarnya sah-sah saja bagi pers untuk memviralkan berita yang muncul di media sosial. Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers (PMPEP) Dewan Pers Imam Wahyudi pada 2018 menegaskan hal ini, dengan catatan tidak mengubah konten berita yang disebarluaskan ke publik.

Sebelumnya, pers juga perlu memverifikasi pemberitaan yang terlebih dahulu muncul di media sosial. Namun, perlu diketahui bahwa berita-berita yang muncul di media sosial tidak semuanya menggunakan etika jurnalistik yang benar. Media sosial memiliki kerawanan dalam ketidakseimbangan sudut pandang, dan dapat menciptakan ruang gema yang sarat akan polarisasi.

Akibatnya, masyarakat akan banyak disajikan ”fakta yang diharapkan”, dibandingkan “fakta yang memang terjadi”.

Penurunan kualitas pers dapat menyuburkan penyebaran disinformasi, serta menurunkan kepercayaan publik kepada media massa konvensional. Maka dari itu, saya merasa bahwa jurnalis dan editor merupakan garda terdepan dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap pers, dengan tidak asal dalam memviralkan sebuah berita. Cara-cara seperti clickbait tidak bermutu. 

Kesadaran ini juga perlu muncul dari stakeholder institusi media. Objektivitas, independensi, dan pemberitaan yang bersahaja adalah kunci dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap pers.