Tugas dan Wewenang DPD, Apa Saja?

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah lembaga negara yang hadir sebagai perwujudan perwakilan daerah.

Merujuk Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum (pemilu).

Untuk itu, anggota DPD merupakan perwakilan yang membawa aspirasi dari setiap daerah atau provinsi.

Aspirasi di tingkat daerah ini amat penting, lantaran akan berpengaruh pada pembentukan kebijakan di tingkat pusat.

Baca juga: Gaji Anggota dan Ketua DPR RI

Lantas, apa saja tugas dan wewenang DPD?

Tugas dan wewenang DPD menurut UUD

Sebagai lembaga negara yang mewakili aspirasi daerah, DPD memiliki tugas dan wewenang yang tercantum dalam Pasal 22D UUD NRI 1945.

Tugas dan wewenang DPD tersebut, antara lain:

• Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
• Membahas dan memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yang berkaitan dengan daerah, RUU anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
• Melakukan pengawasan dan menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR terkait pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah, APBN, pajak, pendidikan, serta agama.

Baca juga: Besaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Jaksa