Jokowi Pulang, Rusia-Ukraina Kembali Perang, Apakah Diplomasi Gagal?

KOMPAS.com - Beberapa hari setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia, kedua negara kembali berperang. 

Tepat di hari ke-130 perang, Rusia berhasil menguasai wilayah Luhansk, Ukraina Timur, setelah merebut Kota Lysychansk.

Beberapa pihak pun mempertanyakan keberhasilan misi perdamaian Jokowi pada konflik tersebut. Apakah misi perdamaian Jokowi ke Ukraina dan Rusia gagal?

Baca juga: PDI-P: Menghentikan Perang Rusia-Ukraina, Tak Bisa Hanya Jokowi Sendiri

Bukan hal sederhana

Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhadi Sugiono mengatakan, terlalu berlebihan untuk menuntut hasil instan pada kunjungan Jokowi.

"Sebuah konflik dengan skala sebesar ini saya kira bukan hal yang sederhana untuk diselesaikan," kata Muhadi kepada Kompas.com, Senin (4/7/2022).

Menurut Muhadi, misi perdamaian Jokowi adalah perspektif baru dalam melihat konflik Rusia-Ukraina.

Dia mengatakan, sejak awal invasi Rusia ke Ukraina tak ada negara yang berkeinginan menghentikan perang. Sebaliknya, negara-negara besar justru memberi dukungan terhadap Ukraina untuk melawan Rusia.

"Ketika semua negara tidak melakukan apa-apa atau bahkan mendorong perang tetap berjalan, Pak Jokowi atau Indonesia memandang tidak terlalu penting untuk melihat siapa yang salah, yang penting adalah menghentikan perang itu," jelas dia.

"Karena konsekuensinya adalah kalau perang ini berkepanjangan, dampaknya juga akan luar biasa besar," kata dia. 

Baca juga: Eks Dubes RI untuk Rusia Sebut Kunjungan Jokowi Upaya Perdamaian Dunia

Tuntutan kedua pihak

Ia menjelaskan, perundingan perdamaian baru bisa dilakukan dengan baik apabila tuntutan kedua pihak dijadikan sebagai bagian yang dinegosiasikan, bukan sesuatu yang menutut adanya negosiasi.

Dalam hal ini, Muhadi melihat Jokowi mungkin tak bisa memberikan jaminan. Namun, hal itu tidak bisa dianggap gagal. Sebab perlu tindakan lebih lanjut dan tidak bisa selesai dalam sekali pertemuan.

"Kalau kita lihat perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel itu kan butuh waktu yang lama. Jadi menurut saya mungkin perlu waktu dan tindaklanjut diplomatic mission," ujarnya.

"Tidak ada perundingan perdamaian itu berjalan dalam waktu sekali tembak selesai. Jadi yang dituntut oleh Ukraina dan Rusia itu harus digodok supaya bisa ketemu," lanjutnya.

Diplomasi jangka panjang

Dikutip dari KompasTV, pengamat hukum dan militer Rusia, Raymond Sihombing, mengatakan bahwa lawatan Jokowi tidak akan mendapatkan efek langsung.

Sebab apa yang dilakukan Jokowi menurutnya adalah diplomasi jangka panjang.

"Kita tidak bisa bilang bahwa begitu Presiden Jokowi pulang dari Moskow, langsung damai. Tetapi setidaknya dari beberapa media, di sini yang saya catat ada RIA Novosti, TASS, Interfax, Kommersant, dan juga RBK yang swasta dan beberapa yang pro-Ukraina itu mencatat positif kedatangan Presiden Jokowi,” kata Raymond dalam program Kompas Petang Kompas TV, Senin (4/7/2022).

Raymond menyebut, dengan kunjungan Jokowi, Indonesia sudah menunjukkan netralitas dalam menyikapi perang Rusia-Ukraina.

Lebih lanjut, Raymond menganggap mundurnya pasukan Rusia dari Pulau Ular di Laut Hitam sedikit dipengaruhi oleh kunjungan Jokowi.

Garnisun Rusia di Pulau Ular ditarik mundur per 30 Juni 2022 lalu seiring gencarnya serangan Ukraina ke sana.

Baca juga: Eks Dubes RI Nilai Lawatan Jokowi ke Rusia Bisa Lepas Blokade Ekonomi

Mengarah ke perdamaian

Kementerian Pertahanan Rusia mengaku langkah itu ditempuh sebagai “wujud niat baik” atas upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuka koridor laut untuk ekspor produk pertanian Ukraina.

Selain itu, direbutnya Oblast (daerah setingkat provinsi) Luhansk oleh Rusia juga disebut Raymond sebagai “simbol” bahwa tindakan Kremlin mengarah ke perdamaian.

"Itulah exit strategy Rusia, dan mereka tidak mengatakan itu. Mereka juga agak gengsi bilang 'ya, ini kan, karena Indonesia', tetapi kita tahu Indonesia ada pengaruh di situ,” katanya.

Raymond menambahkan bahwa juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengakui ada pembicaraan Jokowi dan Putin yang belum dibuka ke publik.

Menurutnya, itu merupakan “bahasa komunikasi diplomasi” antara kedua kepala negara.

Di lain sisi, Raymond menyampaikan kecurigaan bahwa isu efektivitas kunjungan Jokowi yang diperdebatkan di Indonesia terkait politik praktis jelang Pemilihan Presiden 2024.

"Saya sendiri sebagai WNI yang ada di Rusia dan melihat apa yang terjadi di Rusia dan respons positif masyarakat serta pemberitaan media Rusia, saya pikir tidak seperti itu (kunjungan Jokowi dianggap tak efektif),” kata Raymond.

Dia pun menambahkan bahwa hasil kunjungan Jokowi harus dijaga agar tidak sia-sia.

Menurutnya, Indonesia dan Rusia harus berupaya lebih lanjut untuk merealisasikan apa yang dibicarakan Putin dan Jokowi.