Pendidikan Demokratis

Di Indonesia mayoritas guru dan dosen belum menerapkan pemikiran Freire tersebut. Mereka berfokus pada transfer pengetahuan teknis, tanpa ada dorongan lebih jauh untuk membuka mata peserta didik terhadap ketidakadilan sosial yang terjadi sehari-hari.

Akibatnya peserta didik menjadi tidak peka terhadap situasi sekitar mereka. Dan lebih parah lagi, mereka justru menjadi orang-orang yang melanggengkan dan bahkan mengembangkan praktek penindasan sosial yang ada.

Pola pendidikan semacam itu sama sekali tidak membebaskan dan menyadarkan. Sebaliknya pola pendidikan semacam itu pada akhirnya akan menghancurkan masyarakat secara umum. Para peserta didik dijadikan alat produksi penguasa. Mereka merasa diuntungkan dengan adanya penindasan, maka mereka lalu diam saja, atau justru memperparah keadaan. Dalam arti ini tujuan pendidikan telah gagal sejak awal.

Pendidikan demokratis

Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak didik. Di kalangan Taman Siswa dianut sikap tut wuri handayani, suatu sikap demokratis yang mengakui hak si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya.

Dengan demikian pembebasan haruslah memperhatikan aspek-aspek tertentu. Ini untuk menghindari terjadinya pembiasan makna pembebasan, sebab seringkali pembebasan di artikan sebagai pertolongan; suatu arti yang tidak tepat sama sekali. Alasannya pertolongan berpotensi menciptakan ketergantungan. Ketergantungan itu sendiri, menurut Freire adalah titik lemah. Oleh karena itu, praktek pembebasan juga harus memahami ketergantungan itu sebagai titik lemah dan harus mencoba lewat refleksi dan tindakan untuk mengubahnya menjadi ketidaktergantungan.

Pendidikan demokratis memiliki konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasi kewenangan, di mana pengelolaan pendidikan akan banyak di tentukan oleh pelaksana langsung, baik pengelola, tenaga kependidikan, maupun masyarakat dalam menciptakan isi materi sistem pembelajaran, termasuk pengembangan kualitas peserta didik.

Di sisi lain, pendidikan demokratis akan berdampak pula pada aspek kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan terhadap perolehan pendidikan masyarakat.

Usaha sosialisasi demokrasi di Indonesia melalui jalur pendidikan formal tampaknya masih membutuhkan jalan panjang. Reformasi orientasi pendidikan kewarganegaraan sudah semestinya dilakukan baik peraturan, materi maupun pelaksanaannya di lapangan. Orientasi pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk mengembangkan sikap demokratis dan daya kritis peserta didik selayaknya di jadikan common plat-form para pengambil kebijakan pendidikan nasional. Kesamaan pandangan ini selanjutnya dapat dituangkan ke dalam penyusunan kurikulum yang sejalan dengan semangat dan tuntutan demokrasi.

Menurut A Ubaidilllah, pendekatan belajar ini, memusatkan perhatian pada kemampuan analisis anak terhadap pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki, dan guru mengarahkannya untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pelajari.

Adapun pendidikan demokratis berkaitan dengan bagaimana proses pendidikan di laksanakan, baik di tingkat pusat maupun lokal. Sistem pendidikan yang selalu mengandalkan kekuasaan pendidik tanpa memperhatikan pluralisme subjek pendidik, sudah saatnya harus di inovasi agar tercipta civil society.

Suasana pendidikan yang demokratis akan mendorong tumbuhnya iklim egalitarian artinya kesamaan atau kesetaraan derajat dalam kebersamaan antara peserta didik dan pendidik. Secara sederhana, demokratisasi pendidikan dapat diartikan sebagai proses pendidikan yang di laksanakan sesuai dengan cita-cita dan kehendak civil society.

Di dalam masyarakat demokratis, setiap orang berhak untuk berpikir dan menyampaikan pemikirannya tersebut. Ia berhak untuk membentuk kelompok ataupun organisasi, dan menyampaikan pemikirannya di dalam organisasi itu. Dalam arti ini dapatlah disimpulkan, bahwa konsep kebebasan sangatlah penting di dalam masyarakat demokratis. Namun kebebasan macam apa yang perlu untuk dirawat dan dikembangkan?

Pendidikan harus diarahkan ke praksis pembebasan. Pendidikan yang ideal, seharusnya berorientasi kepada nilai-nilai humanisme, mengembalikan kodrat manusia menjadi pelaku atau subyek, bukan penderita atau objek. Pendidikan seharusnya menjadi kekuatan penyadar dan pembebas umat manusia dari kondisi ketertindasan di mana proses belajar hendaknya berbentuk “investigasi kenyataan”.

Maksudnya, proses pendidikan itu melibatkan indentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Konteks pendidikan negara agraris misalnya, kurikulum pendidikannya juga harus melibatkan realitas permasalahan pertanian di dalamnya. Pendidikan yang dialogis dengan yang tertindas dapat menuntun pada dunia yang lebih manusiawi.

Lagi-lagi Friere menawarkan solusi dengan konsep Problem Possing Education. Pendidikan “hadap-masalah”: Manusia sendirilah yang dijadikan sebagai titik tolak dalam pendidikan. Manusia tidak mengada secara terpisah dari dunia dan realitasnya, tetapi ia berada dalam dunia dan bersama-sama dengan realitas dunia.

Realitas itulah yang harus diperhadapkan pada peserta didik supaya ada kesadaran akan realitas tersebut. Kesadaran akan tumbuh dari pergumulan dengan realitas yang dihadapi dan diharapkan akan menghasilkan suatu tingkah laku kritis dalam diri mereka.

Praktek pendidikan yang membebaskan berakar pada kesadaran kritis orang yang tergerak oleh penindasan ataupun ketidakadilan sosial yang terjadi di depan matanya. Kebebasan di dalam masyarakat demokratis bukanlah kebebasan tanpa arah dan anarkis, melainkan kebebasan yang berorientasi pada upaya-upaya kritis, guna menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dalam arti ini kebebasan dan kesadaran kritis adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Pendidikan memainkan peranan yang sangat penting untuk menciptakan kesadaran kritis di pikiran para peserta didik karena di tangan merekalah masa depan Bangsa Indonesia dipertaruhkan.