Pemerintah Hapus Angka Kematian dari Indikator Penanganan Covid-19, Epidemiolog: Salah dan Berbahaya

KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19.

Pasalnya, ditemukan masalah dalam input data sehingga menyebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa minggu sebelumnya.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, saat mengumumkan perpanjangan PPKM, Senin (9/8/2021).

Dengan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19, maka ada 26 kota dan kabupaten yang turun level dalam penerapan PPKM.

Baca juga: Pemerintah Hapus Angka Kematian dari Indikator Penanganan Covid-19 karena Input Data Bermasalah

Menanggapi hal tersebut, epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa kebijakan itu jelas keliru.

Menurutnya, semua penyakit memerlukan adanya indikator kematian, baik itu kanker, stroke, diabetes, tak terkecuali virus corona penyebab Covid-19.

"Selain salah, juga berbahaya karena indikator kematian ini indikator kunci adanya suatu wabah untuk melihat bukan hanya performa intervensi di hulu, tapi juga menilai derajat keparahan suatu wabah," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (11/8/2021).

Sehingga apabila indikator kematian dihilangkan, lanjut Dicky, strategi penanganan pandemi berpotensi menjadi salah, ekspektasi yang diperkirakan juga akan jauh dari harapan.

Baca juga: Virus Akan Bertahan Lama, Ini Roadmap Indonesia Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Ia menuturkan, alibi data kematian yang menumpuk dan menimbulkan ketidakakuratan, seharusnya tidak membuat pemerintah menghilangkannya begitu saja.

Data kematian tersebut cukup diperbaiki dengan secepat dan seakurat mungkin tanpa perlu menghilangkannya.

"Seperti yang sering saya katakan, manajemen data ini kita harus terus tingkatkan karena stastitik kematian itu penting untuk menginformasikan tentang bagaimana perjalanan atau performa kebijakan kesehatan strategi pandemi," katanya lagi.

Pemerintah, kata Dicky, pun harus memahami bahwa tujuan pengendalian pandemi salah satunya adalah untuk meminimalisir angka kematian.

Baca juga: UPDATE Corona 11 Agustus: Kematian Harian Indonesia Tertinggi di Dunia | Lonjakan Kasus Covid-19 di China dan Korsel

Bahkan jika perlu menghilangkan angka kematian yang diakibatkan oleh suatu pandemi.

"Sehingga memahami data kematian, memiliki data kematian, termasuk melihat berapa orang yang meninggal di suatu daerah, itu jadi sangat penting dalam suatu situasi wabah seperti pandemi ini," tuturnya.

"Sangat critical, sangat vital karena bisa berakibat fatal. Jadi kita mau tidak mau ya memang harus mencari bahkan kalau bisa sebanyak mungkin untuk memastikan angka kematian ini karena akan menentukan keberhasilan pengendalian pandemi kita," tandasnya.

Baca juga: Belum Punya NIK atau KTP, Bagaimana Cara Daftar Vaksinasi Covid-19?