Mengenang 100 Tahun Soeharto...

Perjalanan karir militer

Di kemiliteran, Soeharto memulai karirnya dari pangkat sersan tentara KNIL. Kemudian komandan PETA, komandan resimen dengan pangkat mayor dan komandan batalyon berpangkat letnan kolonel.

Pada tahun 1949, Soeharto menjadi bagian yang berhasil merebut kembali Kota Yogyakarta dari Belanda. Ia juga pernah menjadi pengawal Panglima Besar Soedirman.

Selain itu, Soeharto juga pernah menjadi Panglima Mandala saat peristiwa Pembebasan Irian Barat.

Pada 1 Oktober 1965, Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat saat meletusnya kejadian G-30S/PKI.

Selain dikukuhkan sebagai Panglima Angkatan Darat (Pangad), ia ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno.

Baca juga: Profil Presiden Kedua RI: Soeharto

Supersemar

Pada Maret 1966, Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Dalam surat itu, Soeharto diberi mandat untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban di dalam negeri setelah peristiwa G30S/PKI pada 1 Oktober 1965.

Namun hingga kini, Supersemar masih menjadi kontroversi. Sebab, naskah aslinya tak pernah ditemukan.

Dalam pidato yang disampaikan pada peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1966, Presiden Soekarno menyebut mengenai Supersemar, yang juga jadi bukti keberadaannya.

Namun, Soekarno membantah telah memberikan surat kuasa untuk memberikan kekuasaan kepada Soeharto.

"Dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of authority, padahal tidak," kata Soekarno dalam pidato berjudul Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah atau dikenal dengan sebutan "Jasmerah".

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menilai perintah Presiden Soekarno itu ditafsirkan berbeda oleh Soeharto.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Soeharto Ditunjuk Gantikan Soekarno sebagai Presiden

Penafsiran yang berbeda itu pertama kali diimplementasikan saat Soeharto membuat Surat Kebijakan Nomor 1/3/1966 atas nama Presiden Soekarno, untuk membubarkan PKI.

Soeharto dianggap keliru dalam menafsirkan frasa "mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi".

"Itu yang dijadikan dasar untuk pembubaran PKI. Jadi sangat sakti surat itu," tutur Asvi.

Dikutip dari arsip Harian Kompas 11 Maret 1971, Soeharto yang saat itu menjabat Presiden RI mengatakan bahwa Supersemar hanya digunakan untuk membubarkan PKI dan menegakkan kembali wibawa pemerintahan.