Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.
Melansir AFP Fact Check, Jumat (23/4/2021) informasi yang menyebutkan tentang pewajiban poligami oleh Pemerintah Rusia, berasal dari usulan salah seorang politisi negara tersebut pada 2006 lalu.
Pada 13 Januari 2006, media Rusia RBC mengutip pernyataan seorang politisi Rusia bernama Vladimir Zhirinovsky, yang mengusulkan poligami dilegalkan.
"Poligami seharusnya diterima dan diterapkan di seluruh Rusia, karena kita (Rusia) memiliki 10 juta perempuan lajang," kata Zhirinovsky.
Dari utas yang diunggah pada 21 Maret 2021 oleh akun Twitter RBTH Indonesia, yang merupakan bagian dari kantor berita milik pemerintah Rusia, Russia Beyond, diketahui bahwa usulan tersebut hingga saat ini belum diterima atau disahkan.
“Komentar” satu orang anggota parlemen tentu saja tidak bisa dikatakan sebagai “posisi” resmi suatu negara. Artinya, Rusia sama sekali TIDAK pernah mendukung gagasan itu.
Ini seperti, misalnya, ada seorang anggota DPR RI mengusulkan sesuatu, tentu itu hanya usul pribadi dia.
— RBTH Indonesia (@RBTHIndonesia) March 21, 2021
Dari penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Rusia akan mewajibkan poligami bagi setiap pria karena ada 10 juta perempuan berstatus lajang di negara itu adalah tidak benar alias hoaks.
Pasal 14 Undang-Undang Keluarga Federasi Rusia, yang disahkan pada 29 Desember 1995, justru menyatakan bahwa poligami dilarang.
Selain itu, informasi pelegalan poligami itu berasal dari usulan seorang politisi Rusia yang disampaikan pada tahun 2006, dan hingga kini belum diterima atau disahkan oleh Pemerintah Rusia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.