Profil Wakil Presiden RI: Jusuf Kalla (2004-2019)

KOMPAS.com - Muhammad Jusuf Kalla adalah Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia.

Ia terpilih sebagai Wapres melalui Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2004, bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebelum Pemilu 2004, ia menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (1999-2000) dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2001-2004).

Dia kembali terpilih sebagai Wapres pada 2014-2019 bersama Presiden Joko Widodo.

Ia juga seorang pengusaha. Perusahaan-perusahaan milik keluarganya, yakni Kalla Group, membawahi banyak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, seperti kendaraan.

Dia juga aktif di partai politik, dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009.

Seperti apa profil dari Jusuf Kalla? Simak selengkapnya.

Baca juga: Profil Presiden Ketujuh RI: Joko Widodo

Profil Jusuf Kalla

Melansir Harian Kompas, Jusuf Kalla lahir di Watampone, Sulaesi Selatan, 15 Mei 1942 dari pasangan Haji Kalla dan Athirah. Dia merupakan anak ke-2 dari 17 bersaudara.

Jusuf Kalla mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar (1967).

Setelah itu dia melanjutkan pendidikannya di The European Institut of Business Administration, Perancis (1977).

Pada 1967, Jusuf Kalla menikah dengan Mufidah. Dari pernikahan itu, mereka berdua dikaruniai lima orang anak, yang terdiri dari empat putri dan satu putra.

Sepulang dari Perancis, Kalla menangani perusahaan keluarga yang dibangun ayahnya pada 1952, NV Hadji Kalla.

Sejak saat itu, dia fokus mengembangkan bisnis rintisan ayahnya hingga Kalla Group menjadi salah satu konglomerasi bisnis terbesar di kawasan Indonesia, khususnya bagian Timur.

Pada 1999, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengangkatnya sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dia kemudian dibebastugaskan pada 24 April 2000.

Jusuf Kalla kembali berkiprah di kabinet, setelah Presiden Megawati Soekarnoputri mengangkatnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Kabinet Gotong Royong.

Dia mengemban jabatan Menko Kesra di pemerintahan Megawati sejak 10 Agustus 2001 hingga 20 April 2004.

Kemudian, pada Pemilu 2004, berpasangan dengan SBY dari Partai Demokrat, Jusuf Kalla yang disokong Partai Golkar terpilih sebagai Wapres untuk periode 2004-2009.

Dia kembali terpilih sebagai Wapres pada 2014-2019 bersama Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Profil Wakil Presiden RI: Mohammad Hatta (1945-1956)

Prestasi

Mengutip JEO Kompas.com, sejumlah prestasi penting ditorehkan oleh Jusuf Kalla ketika mendampingi SBY sebagai Wapres.

Saat mendampingi SBY, Indonesia mendapat banyak ujian, yakni bencana alam tsunami di Aceh dan sebagian pesisir Sumatera pada Desember 2004.

Indonesia juga didera permasalahan separatisme yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dalam dua peristiwa itu, Jusuf Kalla mengambil peran penting.

Sepak terjang Jusuf Kalla menangani kondisi krisis di pemerintahan SBY terlihat saat ia mengomandoi penanggulangan bencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh dan pesisir barat Sumatera pada 26 Desember 2004.

Ketika itu, SBY tengah melawat ke Jayapura, Papua. Jusuf Kalla yang berada di Jakarta langsung memimpin rapat penanggulangan gempa dan tsunami di Aceh.

Suasana tegang menyelimuti rapat di malam itu. Jusuf Kalla mengumpulkan seluruh menteri dan pejabat terkait untuk menangani bencana alam yang merenggut lebih dari 200.000 nyawa.

Dengan tegas, dia memerintahkan Kementerian Kesehatan untuk bertindak cepat mengirim stok obat-obatan sekitar 8 ton ke Aceh.

Dia juga memberi instruksi pada Kementerian Sosial untuk segera mencairkan dana tanggap bencana, dan mengirim bantuan makanan untuk penduduk Aceh.

Tidak hanya itu, dia pun menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika waktu itu, Sofyan Djalil, berangkat memantau situasi di Aceh.

Tidak tanggung-tanggung, Jusfu Kalla memerintahkan Sofyan berangkat menggunakan pesawat pribadi miliknya.

Baca juga: Profil Presiden Keenam RI: Susilo Bambang Yudhoyono

Perundingan dengan GAM

Kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terwujud, yaitu pada pertengahan 2005, tak berselang lama setelah tsunami.

Jusuf Kalla menjadi pemimpin juru runding yang digelar di Helsinki, Finlandia. Ketika itu, dia menerima sejumlah kritik karena perundingan tidak digelar di dalam negeri.

Akan tetapi, Jusuf Kalla bersikukuh bahwa perundingan harus tetap digelar di Helsinki.

Menurut dia, perundingan damai tidak mungkin dilaksanakan di dalam negeri, karena GAM pasti tidak akan datang.

Dalam perundingan itu akhirnya disepakati Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan GAM, yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005, di Helsinki, Finlandia.

Isinya antara lain, pemerintah RI menyepakati pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh, dan memberikan amnesti kepada semua yang terlibat GAM.

Pemerintah juga menerbitkan Undang-undang Otonomi Khusus yang dibuat untuk Aceh.

Tidak hanya itu, Aceh juga diijinkan memiliki bendera dan lagu yang merepresentasikan provinsi mereka.