Kronologi Konflik Demokrat: dari Klaim Kepemimpinan hingga Saling Lapor

KOMPAS.com - Konflik internal di tubuh Partai Demokrat masih belum surut. Bermula dari saling klaim kepemimpinan hingga kini berujung saling lapor.

Api mulai memercik setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai.

Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang digelar dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua baru versi KLB.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan sampai angkat bicara soal klaim kepemimpinan ini, dan AHY melaporkan KLB yang dinilainya tak sah ke Kemenkumham.

Tak mau kalah, Partai Demokrat kubu Moeldoko menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham sehari setelahnya, Selasa (9/3/2021).

Seperti apa kronologi sengkarut yang masih bersarang di tubuh Partai Demokrat ini? Berikut rangkumannya:

Baca juga: Kisruh Partai Demokrat: KLB, Sikap Presiden Jokowi, hingga Upaya AHY

Upaya ambil alih kepemimpinan

Pada 1 Februari, AHY menyelenggarakan konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam video konferensi pers yang diunggah dalam akun Youtube-nya.

Ia menyampaikan, gerakan ini melibatkan 5 orang, 4 merupakan mantan kader, dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut para elit tersebut akan menyelenggarakan KLB untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat.

Ia menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dalam permasalahan yang ada.

Surati Presiden dan Menkopolhukam

Masih dari konferensi pers yang sama, AHY menyampaikan ia telah mengirim surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo pada (1/2/2021) pagi harinya.

Dalam surat itu, ia meminta konfirmasi dan klarifikasi Presiden atas kabar adanya gerakan tersebut.

Namun surat itu tidak mendapat tanggapan dari pihak Istana.

Tidak berhenti, Partai Demokrat kembali berkirim surat kepada jajaran Pemerintahan, kali ini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukkam) Mahfud MD.