Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cara Memastikan Konsultan Pajak Terdaftar di Ditjen Pajak

Kompas.com - 07/03/2021, 08:30 WIB
Rosy Dewi Arianti Saptoyo,
Rizal Setyo Nugroho

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2020 akan berakhir pada 31 Maret 2021 mendatang, untuk wajib pajak pribadi.

Tak jarang, karena sejumlah alasan, banyak orang menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengurus pelaporan pajaknya.

Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diketahui para pemakai jasa konsultan pajak. Berikut di antaranya: 

Baca juga: 6 Jenis Harta yang Wajib Dimasukkan SPT Tahunan

Izin konsultan pajak

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-13/PJ/2015 menyebutkan, seorang konsultan pajak harus mempunyai izin praktik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak atau pejabat yang ditunjuk.

Lantas, bagaimana cara memastikan konsultan pajak terdaftar dan memiliki izin dari Ditjen Pajak?

Cek di laman SIKoP

Konsultan pajak ialah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Informasi mengenai izin praktik konsultan pajak, dapat dilihat melalui laman Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKoP). Laman tersebut dapat diakses melalui konsultan.pajak.go.id.

Baca juga: Pernah Jadi Konsultan Pajak, Ini Masukan Jonan untuk DJP

Cara memastikannya, meliputi:

  • Akses laman konsultan.pajak.go.id
  • Pilih salah satu format pencarian, dapat berdasarkan nama, nomor pokok wajib pajak (NPWP), atau nomor kepegawaian
  • Masukkan kata kunci, berdasarkan pilihan pencarian di atas
  • Untuk lebih spesifik, pemeriksaan juga dapat dilakukan melalui status konsultan pajak. Terdapat beberapa pilihan, seperti Aktif, Dicabut, Ditegur, dan Dibekukan

Hasil pencarian akan muncul dalam sebuah tabel yang menunjukkan NPWP, nama, tingkat, nomor kepegawaian, nomor KIP, status dan lokasi praktik konsultasi.

Detail lokasi praktik konsultasi dapat diklik dan dilihat pada tabel di bawahnya. Terdapat nama lokasi, alamat, provinsi, kode pos, serta tautan peta lokasi.

Dalam daftar terdapat tingkat dengan urutan A, B, dan C. Apa maksudnya?

Baca juga: Ingin Lapor SPT Tahunan tetapi Lupa EFIN? Ini 4 Cara Mengatasinya...

Tingkat izin praktik

Tingkat tersebut menandakan tingkat izin praktik diberikan. Izin dimulai dari tingkat A.

Terdapat pengecualian bagi pensiunan pegawai Dirjen Pajak. Izin praktik diberikan sesuai dengan hasil kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi pensiunan pegawai Ditjen Pajak oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

Tingkat izin praktik dapat berubah ke tingkat yang lebih tinggi, seperti B dan C secara berjenjang, bila telah berpraktik sebagai konsultan pajak sedikitnya 12 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan tentang izin praktik terakhir.

Tingkat izin juga dapat berubah bila telah memiliki sertifikat konsultan pajak dengan tingkat keahlian yang lebih tinggi dari yang digunakan untuk memperoleh izin praktik terakhir.

Hubungi kantor layanan

Cara lain untuk memastikan izin yang dimiliki seorang konsultan pajak, adalah dengan menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Datang ke KPP yang menjelaskan tujuan kedatangan, yaitu ingin memastikan izin konsultan pajak. Petugas akan melayani dan memberi tahu status konsultan yang dimaksud.

Baca juga: Panduan Lengkap Lapor SPT Tahunan 2020

Asosiasi konsultan pajak

Sampai saat ini, terdapat dua asosiasi konsultan pajak yang terdaftar di Ditjen Pajak. Asosiasi tersebut merupakan organisasi profesi konsultan pajak yang bersifat nasional.

Kedua asosiasi konsultan pajak yang dimaksud, yaitu:

1. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Asosiasi ini beralamat di Gedung IKPI, Jalan Condet Pejaten Nomor 3B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12940.
Telepon 021-79189125 atau 021-79189128
website www.ikpi.or.id

2. Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia
Asosiasi ini beralamat di Jalan RS. Fatmawati 71 Graha Mas Fatmawati B Nomor 5, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon 021-7252973

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Siapa Sosok Wanita di Balik Patung Liberty yang Jadi Simbol Kebebasan Amerika Serikat?

Siapa Sosok Wanita di Balik Patung Liberty yang Jadi Simbol Kebebasan Amerika Serikat?

Tren
3 Hakim MK 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres 2024

3 Hakim MK "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres 2024

Tren
Gempa Terkini M 5,1 Guncang Pacitan Terasa hingga Malang

Gempa Terkini M 5,1 Guncang Pacitan Terasa hingga Malang

Tren
5 Hasil Putusan MK soal Dugaan Jokowi Cawe-cawe di Pilpres 2024

5 Hasil Putusan MK soal Dugaan Jokowi Cawe-cawe di Pilpres 2024

Tren
Penjelasan KAI soal Nomor Kursi Kereta Tambahan Yogyakarta-Gambir New Generation yang Acak-acakan

Penjelasan KAI soal Nomor Kursi Kereta Tambahan Yogyakarta-Gambir New Generation yang Acak-acakan

Tren
Gempa M 5,1 Guncang Pacitan, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M 5,1 Guncang Pacitan, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Tren
Ramai soal Perempuan Paksa Minta Uang di Kompleks Perumahan Sukabumi, Begini Cerita Warga

Ramai soal Perempuan Paksa Minta Uang di Kompleks Perumahan Sukabumi, Begini Cerita Warga

Tren
AI Lebih Pintar dari Manusia Terpintar?

AI Lebih Pintar dari Manusia Terpintar?

Tren
Jika Ada Indikasi Penerima KIP-K Salah Sasaran, Begini Cara Melaporkannya

Jika Ada Indikasi Penerima KIP-K Salah Sasaran, Begini Cara Melaporkannya

Tren
Kelompok Orang yang Perlu Menghindari Minum Air Kelapa, Siapa Saja?

Kelompok Orang yang Perlu Menghindari Minum Air Kelapa, Siapa Saja?

Tren
Arkeolog Temukan Situs Pertapaan Kuno Berusia 1.300 Tahun di Inggris

Arkeolog Temukan Situs Pertapaan Kuno Berusia 1.300 Tahun di Inggris

Tren
Peserta BPJS Beli Obat di Luar RS Disebut Dapat 'Reimburse', Ini Kata BPJS Kesehatan

Peserta BPJS Beli Obat di Luar RS Disebut Dapat "Reimburse", Ini Kata BPJS Kesehatan

Tren
'Dissenting Opinion' Hakim Arief Hidayat, Presiden Disebut Menyuburkan Politik Dinasti

"Dissenting Opinion" Hakim Arief Hidayat, Presiden Disebut Menyuburkan Politik Dinasti

Tren
Profil Ketua MK Suhartoyo yang Pimpin Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Profil Ketua MK Suhartoyo yang Pimpin Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Tren
Alasan MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, Intervensi Presiden dan Bansos Tak Terbukti

Alasan MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, Intervensi Presiden dan Bansos Tak Terbukti

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com