Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat dengan Luhut, Apa Masukan yang Diberikan Para Epidemiolog?

Kompas.com - 04/02/2021, 16:43 WIB
Dandy Bayu Bramasta,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat online bersama sejumlah epidemiolog, Kamis (4/2/2021).

Salah satu epidemiolog yang ikut serta dalam rapat tersebut adalah Pandu Riono, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI).

Dalam twit-nya, Pandu menuliskan, akhirnya diajak rapat untuk pertama kali oleh pemerintah untuk membahas pandemi Covid-19 di Indonesia.

Saat dikonfirmasi, Pandu mengaku senang telah diundang dan memberikan sejumlah pandangannya kepada pemerintah.

"Saya senang sekali adanya pertemuan ini. Ya pokoknya kalau saya itu memberi kritikan dan masukan, jadi satu lah," ujar Pandu kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Varian Baru Corona Sampai ke Negara Tetangga, Bagaimana di Indonesia?

Peran masyarakat dalam penanganan pandemi

Warga melintas di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di Petamburan, Jakarta, Rabu (16/9/2020). Mural tersebut dibuat untuk mengingatkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas karena masih tingginya angka kasus COVID-19 secara nasional. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Warga melintas di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di Petamburan, Jakarta, Rabu (16/9/2020). Mural tersebut dibuat untuk mengingatkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas karena masih tingginya angka kasus COVID-19 secara nasional. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
Pandu mengatakan, salah satu hal terpenting yang perlu dilakukan pemerintah adalah menempatkan masyarakat sebagai subjek penanganan pandemi.

Masyarakat, kata Pandu, adalah garda terdepan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

"Bukannya dokter atau pemerintah. Jadi kalau ada masyarakat yang kurang disiplin dan sebagainya itu bukan salahnya masyarakat. Karena selama ini masyarakat tidak pernah diajak sebagai subjek. Masyarakat yang ada di akar rumput itu mereka harus diajak," kata Pandu.

Ia juga menekankan, pergerakan masyarakat harus diperketat. 

"Ya harus diketatkan gitu loh. Selama ini kan pemerintah akhirnya mengakui kalau liburan itu berdampak pada peningkatan kasus," jelas Pandu.

"Padahal, sejak libur Lebaran tahun lalu, kami sudah minta supaya mudik dilarang, ya memang dilarang tetapi tidak diimplementasikan dengan baik. Gambaran kasusnya ya sekarang ini, akumulatif sehingga tidak terkendali," lanjut dia.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan pemerintah adalah membangun sistem surveilans yang kewenangannya di bawah kendali Kementerian Kesehatan.

Adapun surveilans itu di antaranya, yakni testing, lacak, dan isolasi yang harus dilakukan secara optimal.

"Selama ini kan tidak diterapkan secara optimal. Mungkin saja menteri sebelumnya tidak kompeten, saya bilang gitu. Nah sekarang kita harus membangun sistem, sistem surveilans yang baik," kata Pandu.

Baca juga: Soal Program Jateng di Rumah Saja, Ini Tanggapan Epidemiolog...

Sejumlah masukan

Dicky Budiman, epidemiolog dari Griffith University, Australia, juga turut hadir dalam pertemuan virtual dengan Luhut.

Dicky mengaku memberikan sejumlah masukan dalam pertemuan tersebut.

Pertama, deteksi dini aktif dan masif.

"Kemudian, klinik demam di tingkat layanan primer, 3T, isolasi karantina secara terpusat dan 5M," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (4/2/2021).

Kedua, penguatan respons tingkat komunitas, prinsip bottom up yang berarti dari, oleh, untuk masyarakat, kader kesehatan, serta dukungan pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya, diversifikasi vaksin.

"Vaksinasi mandiri perlu kajian yang matang, lalu proteksi kelompok rawan atau komorbid," papar Dicky.

Keempat, lanjut dia, adalah kemandirian suplai rapid test antigen, alat pelindung diri, dan lainnya dengan berbasis produk lokal.

Dicky juga menyarankan untuk mencegah kasus impor dengan screening dan karantina selama 14 hari.

Saran berikutnya, proteksi dan dukungan terhadap tenaga kesehatan dan pekerja pelayanan publik.

"Penguatan komitmen dan konsistensi kebijakan pengendalian fokus kesehatan," kata Dicky.

Baca juga: Mengapa Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Tembus 1 Juta? Ini Kata Epidemiolog

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Penyebaran Virus Corona Melalui Udara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Video Viral Bocah Pesepeda Kena Pukul 'Driver' Ojol Saat Bikin Konten di Jalur Sepeda Jakpus

Video Viral Bocah Pesepeda Kena Pukul "Driver" Ojol Saat Bikin Konten di Jalur Sepeda Jakpus

Tren
Dukungan ke Palestina Terus Mengalir, Giliran Kuba Gugat Israel ke ICJ

Dukungan ke Palestina Terus Mengalir, Giliran Kuba Gugat Israel ke ICJ

Tren
Suhu Dieng Capai Minus 0,57 Derajat Celsius di Musim Kemarau, sampai Kapan Berlangsung?

Suhu Dieng Capai Minus 0,57 Derajat Celsius di Musim Kemarau, sampai Kapan Berlangsung?

Tren
3 Wilayah Jateng yang Berpotensi Kekeringan 24-30 Juni 2024, Mana Saja?

3 Wilayah Jateng yang Berpotensi Kekeringan 24-30 Juni 2024, Mana Saja?

Tren
Paus Fransiskus Minta Imam Persingkat Khotbah agar Umat Tidak Tertidur

Paus Fransiskus Minta Imam Persingkat Khotbah agar Umat Tidak Tertidur

Tren
Rincian Biaya Kuliah UPN Veteran Jakarta Jalur Mandiri 2024/2025

Rincian Biaya Kuliah UPN Veteran Jakarta Jalur Mandiri 2024/2025

Tren
Menlu Norwegia dan Bank Dunia Perkirakan Otoritas Palestina Akan Runtuh Tahun Ini

Menlu Norwegia dan Bank Dunia Perkirakan Otoritas Palestina Akan Runtuh Tahun Ini

Tren
Mobil Dinas TNI di Lokasi Penggerebekan Uang Palsu Rp 22 M Dipakai Warga Sipil, Ini Kata Kapuspen

Mobil Dinas TNI di Lokasi Penggerebekan Uang Palsu Rp 22 M Dipakai Warga Sipil, Ini Kata Kapuspen

Tren
Apakah Ada Denda jika Tidak Memadankan NIK-NPWP sampai 30 Juni? Ini Penjelasan DJP

Apakah Ada Denda jika Tidak Memadankan NIK-NPWP sampai 30 Juni? Ini Penjelasan DJP

Tren
Kominfo Putus Internet dari Kamboja-Filipina, Efektif Berantas Judi Online?

Kominfo Putus Internet dari Kamboja-Filipina, Efektif Berantas Judi Online?

Tren
Ubur-ubur Api Muncul di Pantai Gunungkidul, Apa yang Harus Dilakukan jika Tersengat?

Ubur-ubur Api Muncul di Pantai Gunungkidul, Apa yang Harus Dilakukan jika Tersengat?

Tren
1.301 Jemaah Haji Meninggal, Arab Saudi Bantah Gagal Jadi Tuan Rumah Ibadah Haji 2024

1.301 Jemaah Haji Meninggal, Arab Saudi Bantah Gagal Jadi Tuan Rumah Ibadah Haji 2024

Tren
Apa Itu Tanaman Kratom dan Bagaimana Efek Saat Mengonsumsinya?

Apa Itu Tanaman Kratom dan Bagaimana Efek Saat Mengonsumsinya?

Tren
Alasan Polda Sumbar Cari Orang yang Viralkan Kasus Bocah yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Alasan Polda Sumbar Cari Orang yang Viralkan Kasus Bocah yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Tren
Salinan Putusan Cerai Pasangan Artis Tersebar, Begini Hukumnya

Salinan Putusan Cerai Pasangan Artis Tersebar, Begini Hukumnya

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com