Seruan Pemakzulan Muncul, Bisakah Trump Dicopot Sebelum Jabatannya Berakhir pada 20 Januari?

Seorang profesor hukum konstitusional dari University of Colorado, Paul Campos mengatakan, Amandemen ke-25 akan menjadi cara yang tepat untuk menyingkirkan Trump dari jabatannya dan memiliki keuntungan lebih cepat daripada pemakzulan.

"Pence bisa langsung jadi presiden, sedangkan pemakzulan dan hukuman bisa memakan waktu setidaknya beberapa hari," kata Campos.

Baca juga: Benarkah Pengobatan Covid-19 yang Dipakai Donald Trump Berasal dari Jaringan Janin?

Akan tetapi, bisakah Trump dimakzulkan dan singkirkan?

Pemakzulan

Kesalahpahaman tentang "pemakzulan" adalah bahwa ini mengacu pada pencopotan presiden dari jabatannya.

Faktanya, pemakzulan hanya mengacu pada Dewan Perwakilan dan majelis rendah Kongres yang mengajukan tuntutan bahwa seorang presiden terlibat dalam "kejahatan atau pelanggaran ringan".

Ini mirip dengan dakwaan dalam kasus pidana.

Baca juga: 5 Fakta Terkait Pemakzulan Donald Trump

Jika mayoritas 435 anggota DPR setuju untuk mengajukan dakwaan yang dikenal sebagai "pasal pemakzulan", maka prosesnya berpindah ke Senat dan majelis tinggi yang mengadakan persidangan untuk menentukan kesalahan presiden.

Konstitusi mensyaratkan suara dua pertiga dari Senat untuk memvonis dan memberhentikan seorang presiden.

Pada Desember 2019, Trump sebelumnya telah dimakzulkan oleh DPR yang dipimpin oleh Partai Demokrat atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, Trump dibebaskan oleh Senat yang dipimpin Partai Republik pada Februari 2020.

Baca juga: Melihat Perbandingan Kekuatan Militer Iran dan Amerika

Lantas, kejahatan apa yang bisa dituduhkan kepada Trump?

Profesor hukum konstitusional dari University of Missouri Frank Bowman menjelaskan, Trump bisa dituduh memicu hasutan atau upaya penggulingan pemerintah AS.

Tetapi Bowman mengatakan Trump juga bisa dimakzulkan karena pelanggaran yang lebih umum, yaitu "ketidaksetiaan terhadap Konstitusi AS dan gagal menegakkan sumpah jabatannya".

Kongres memiliki keleluasaan dalam mendefinisikan kejahatan dan pelanggaran ringan dan tidak terbatas pada pelanggaran pidana yang sebenarnya.

"Pelanggaran esensial adalah pelanggaran terhadap Konstitusi, salah satunya mencoba merusak hasil pemilu yang sah menurut hukum," kata Bowman.

Baca juga: Pemuda Sleman Retas Perusahaan Amerika dengan Ransomware, Apa Itu?