Soal Blusukan Risma, Pengamat Sebut Politisi Memang Wajib Pencitraan

Kompas.com - 06/01/2021, 20:35 WIB
Hari pertama berdinas sebagai Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma menemui seorang pemulung di kawasan aliran Sungai Ciliwung, belakang kantor Kementerian Sosial. TRIBUNNEWS.com/TAUFIK ISMAILHari pertama berdinas sebagai Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma menemui seorang pemulung di kawasan aliran Sungai Ciliwung, belakang kantor Kementerian Sosial.

KOMPAS.com -  Aksi blusukan yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini di sejumlah titik di Jakarta tengah ramai diperbincangkan setelah sebagian pihak menganggapnya sebagai sebuah pencitraan.

Risma dianggap pencitraan, karena hanya melakukan blusukan di Jakarta, bahkan beberapa di antaranya di titik-titik yang dinilai sebagai kawasan elit Ibu Kota.

Terkait kinerja Risma yang dianggap sebagai pencitraan oleh sejumlah pihak, dosen politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno menyebut, tidak masalah pejabat publik melakukan pencitraan. 

Baca juga: Risma Sering Blusukan di Jakarta, Pengamat: Arahnya ke Pilgub DKI

Pencitraan tidak salah

Bahkan, menurutnya pencitraan merupakan satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh seseorang yang masuk di dunia politik, termasuk ketika menjadi pejabat negara.

"Enggak ada yang salah dengan pencitraan," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/1/2021).

Menurut Adi pencitraan adalah salah satu rukun wajib yang harus dikuasai seorang politisi.

"Politisi itu dimana-mana pasti pencitraan lah, bohong kalau enggak pencitraan. Ke kampung-kampung pakai sarung, makan di kebun, ya. Jadi seorang politisi itu salah satu rukun wajibnya harus pandai pencitraan," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.

Pencitraan bagi Adi tidak hanya bisa dialamatkan pada pejabat atau politisi yang tampil melakukan aksi misalnya turun ke perkampungan, berdialog dengan masyarakat miskin dan sebagainya.

Lebih dari itu, dugaan pencitraan juga bisa disematkan pada pihak-pihak yang menyampaikan kritik atau serangan terhadap pihak yang menampilkan citra baik.

Dia mencontohkan, ketika ada pejabat memberikan beasiswa kepada satu keluarga tidak mampu di sebuah desa. Kemudian ada pihak yang menyebutnya sebagai ajang pencitraan dan "cari muka".

Baca juga: Anies Minta Dinsos Cek Identitas Pengemis yang Ditemukan Mensos Risma di Sudirman-Thamrin

 

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X