Berkaca dari Kasus Mumtaz Rais, Bagaimana Larangan Penggunaan Ponsel di Pesawat?

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango melaporkan Ahmad Mumtaz Rais, putra dari Amien Rais, ke Polres Bandara Soekarno-Hatta usai terlibat cekcok di pesawat.

Insiden cekceok terjadi saat keduanya berada dalam pesawat Garuda Indonesia rute Gorontalo-Makassar-Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Pihak maskapai membenarkan adanya cekcok antara keduanya.

Disebutkan, Mumtaz yang merupakan penumpang kelas bisnis menggunakan ponsel ketika pesawat sedang boarding dan melakukan pengisian bahan bakar.

Meski telah ditegur tiga kali oleh awak kabin, Mumtaz tidak mengindahkannya. Akhirnya, penumpang lain, Nawawi, pun ikut menegur dan sempat terjadi adu argumen.

Baca juga: Mumtaz Rais Tiga Kali Ditegur Awak Garuda karena Pakai Handphone di Pesawat

Lantas, bagaimana larangan penggunaan ponsel di pesawat?

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dijelaskan sejumlah larangan yang tak boleh dilakukan oleh semua orang yang ada di dalam pesawat.

Ada enam larangan yang termaktub dalam Pasal 54 tersebut, yaitu:

Pertama, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.

Kedua, dilarang melakukan pelanggaran tata tertib penerbangan.

Ketiga, dilarang mengambil atau merusak peralatan pesawat yang dapat membahayakan keselamatan.

Keempat, dilarang melakukan perbuatan asusila.

Kelima, dilarang melakukan perbuatan yang mengganggu ketenteraman.

Keenam, dilarang mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan.

Baca juga: Akibat Layang-layang, Garuda Indonesia Keluarkan 4.000 Dollar AS untuk Perbaiki Kerusakan Pesawat

Sementara itu, Pasal 412 UU No 1 Tahun 2009 menyebutkan mengenai sejumlah sanksi bagi pelanggar Pasal 54.

Untuk pelanggar larangan pertama, seseorang dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Bagi seseorang yang melanggar tata tertib penerbangan (larangan kedua), maka pidana berupa penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta telah menanti.

Jika seseorang mengambil atau merusak peralatan pesawat selama penerbangan (larangan ketiga), maka dapat dipenjara maksimal dua tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.

Untuk pelanggar larangan kelima, seseorang bisa dipenjara paling lama satu tahun dengan denda maksimal Rp 100 juta.

Bagi setiap orang yang mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan (larangan keenam), maka akan didenda paling lama dua tahun dan denda maksimal Rp 200 juta.

Baca juga: Cekcok di Pesawat, Pimpinan KPK Nawawi Pomolango Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi

Tak hanya diatur dalam undang-undang, larangan menggunakan ponsel pun juga sesuai dengan Instruksi Direktur Keselamatan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melalui surat No. AU/4357/DKP.0975/2003 tentang larangan penggunaan ponsel di dalam pesawat udara.

Instruksi tersebut merupakan lanjutan dari larangan yang diterbitkan oleh FAA (Badan Penerbangan Federal AS) sejak 1991.

Artinya, semua penerbangan di seluruh dunia menerapkan aturan tersebut, tanpa kecuali.