Pejabat Kita di Tengah Pandemi Virus Corona

Melihat sejarah dan polanya, praktik ini belum akan berhenti selama belum ada aturan jelas disertai sanksi tegas.

Untuk itu, dibutuhkan upaya serius dari segenap komponen negara, pemerintah hingga masyarakatnya.

Mengoptimalkan peran pencegahan yang ada di KPK, menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan.

Caranya, setiap calon pejabat negara di setiap level jabatan, termasuk stafsusnya wajib menandatangani pakta integritas untuk tidak memanfaatkan pengaruhnya, apalagi korupsi. Jika melanggar, otomatis diberhentikan, serta dipenjarakan jika terbukti merugikan keuangan negara.

KPK juga perlu membuat kurikulum pencegahan korupsi, termasuk di dalamnya penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan yang menjadi pedoman bagi setiap calon pejabat negara.

Hal ini perlu dilakukan karena banyak calon pejabat yang tidak memiliki pemahaman dasar seputar praktik yang dianggap menyimpang dan korup.

Di level kementerian/lembaga dan pemda, perlu membuat skema whistleblower system untuk menerima aduan dari publik dan aparaturnya seputar dugaan penyalahgunaan wewenang, jabatan dari orang berpengaruh.

Terakhir, perlu komitmen bersama dari para pemimpin negeri untuk memberikan contoh nyata, tidak memanfaatkan jabatan dan wewenangnya demi kepentingan pribadi dan golongan, termasuk partainya, sekecil apa pun.

Sementara, bagi publik, tetap kritis dan tidak segan memberi sanksi sosial di media sosial.