Sengketa Natuna, Peristiwa Bawean, dan Diplomasi

Alasannya adalah, yang pertama, untuk apa? Karena apabila ditujukan untuk menyelesaikan overlapping dari klaim masing-masing, realitanya sudah jelas bahwa masing-masing negara tidak akan sepakat.

Yang kedua adalah, apabila pun "berhasil" dibawa ke ICJ atau PCA, dapat dijamin nasibnya akan sama dan serupa dengan yang dialami oleh Filipina.

China akan terus saja hadir secara fisik di wilayah yang disengketakan, dengan perkataan lain "hasilnya" tidak akan digubris oleh China.

Pada konteks masyarakat internasional dalam isu yang menyangkut masalah perbatasan, maka akan berlaku "siapa yang kuat, dia yang menang" dan bukan "siapa yang benar."

Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah kesabaran dan tidak menganggap apa yang China lakukan. Justru kita harus banyak melakukan upaya kehadiran secara fisik di wilayah "sengketa".

Dari jawaban Prof Hikmahanto tersebut, maka menjadi jelas peranan diplomasi menjadi sangat mengemuka karena upaya membangun kehadiran di wilayah sengketa bukanlah sesuatu yang dapat "segera" dilaksanakan.

Contoh sederhana adalah ketika pemerintah berupaya mengerahkan nelayan perairan Jawa ke perairan Natuna pagi-pagi sudah mendapatkan penolakan dari para nelayan Natuna.

Demikian pula upaya untuk menambah armada coast guard kita, selain membutuhkan dana besar, juga memerlukan waktu panjang.

Kasus Natuna dan juga pengalaman dari peristiwa Bawean akan tetap berlanjut ke masa mendatang.

Itu sebabnya giat diplomasi ternyata memang telah menjadi tuntutan untuk dikembangkan dalam memosisikan martabat negara dalam konteks menjaga kedaulatan negara di darat, laut dan udara.

Upaya diplomasi dipastikan tidak dapat dengan "hanya" mengandalkan Kementerian Luar Negeri. Masukan dari berbagai pihak (antara lain untuk urun rembuk) dalam menambah "amunisi" kepada para diplomat kita harus pula dapat dilakukan.

Natuna, Bawean, dan diplomasi ternyata memiliki keterkaitan yang cukup erat sekarang ini dan juga di masa datang.