Membandingkan Anggaran Banjir Jakarta dan Pelaksanaan Formula E

KOMPAS.com - Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Jakarta pada Rabu (1/1/2019) mendapat sorotan banyak pihak.

Pasalnya, banjir tersebut dianggap menjadi yang paling parah dalam beberapa tahun belakangan.

Selain kerugian materi, banjir yang terjadi selama lebih dari satu hari itu juga menelan puluhan korban jiwa.

Sejumlah warganet pun kemudian mulai membandingkan anggaran untuk bencana dan pelaksanaan Formula E di Jakarta.

Mereka menganggap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak serius dalam upaya pencegahan banjir. Hal itu dibuktikan dengan jumlah anggaran yang lebih kecil dibandingkan Formula E.

Baca juga: Digelar di Jakarta 2020, Apa Itu Formula E?

Anggaran Banjir

Dikutip dari pemberitaan Harian Kompas, 3 Januari 2020, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di Jakarta tahun 2020 hanya 1,1 persen dari total APBD DKI Jakarta.

Tahun ini, total APBD DKI Jakarta mencapai Rp 87,9 triliun. Berarti bisa dikatakan anggaran DKI untuk banjir mencapai Rp 96,7 miliar.

Sementara anggaran normalisasi kali Ciliwung yang semula Rp 850 miliar dipangkas menjadi Rp 350 miliar.

Pemangkasan itu disebabkan oleh persoalan defisit pada sisi realisasi pendapatan di APBD DKI Jakarta 2019.

Dibandingkan APBD DKI untuk penanganan banjir 2018, jumlah tersebut masih kalah jauh.

Anggaran penanganan banjir tahun 2018 tercatat senilai Rp 4,1 triliun.

Baca juga: Cerita soal Banjir Jakarta, dari Rebutan Sampah hingga Evakuasi Tahanan KPK

Anggaran Formula E

Autosport Mahindra Racing dalam Formula E

Di sisi lain, anggaran untuk penyelenggaraan Formula E memperoleh porsi anggaran sebesar Rp 1,6 triliun di RAPBD 2020.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com (19/8/2019), jumlah tersebut di antaranya untuk commitmen fee Rp 360 miliar dan Rp 934 miliar untuk penyelenggaraan dan asuransi Formula E.

Untuk dana sosialisasi dan pre-event Formula E, Pemprov DKI mengajukan anggaran senilai Rp 600 juta.

Selain anggaran yang diajukan oleh Pemprov DKI lewat Dispora, anggaran penyelenggaran juga diajukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

PT Jakpro sendiri merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang ditugaskan oleh Anies untuk menyelenggaraan turnamen balap mobil listrik tersebut.

Untuk mengerjakan tugas itu, Jakpro mengajukan anggaran sebanyak Rp 305,2 miliar.

Baca juga: Beda Pandangan antara Jokowi, Basuki dan Anies soal Banjir Jakarta...

(Sumber: Harian Kompas, Kompas.com/Ryana Aryadita Umasugi | Editor: Jessi Carina)