Catatan Nilai Kerugian Banjir Jakarta, Bisa untuk Bangun 19.381 Desa di Indonesia

Hal tersebut paling tidak tergambarkan dari pengalaman banjir skala besar di Ibu Kota dalam siklus 5 hingga 6 tahun sekali sejak tahun 2002.

Kerugian akibat banjir 2002, 2007, dan 2013

Mengutip pemberitaan Harian Kompas, Jumat (3/1/2020), pada tahun 2002, tercatat kerugian akibat banjir mencapai Rp 5,4 triliun.

Jumlah tersebut sekitar 57 persen dari total APBD DKI Jakarta pada tahun yang sama.

Lima tahun berikutnya, yakni tahun 2007, banjir tercatat menimbulkan kerugian di DKI Jakarta senilai Rp 5,2 triliun.

Lebih kurang seperempat dari total APBD DKI Jakarta tahun 2007.

Pada 2013, proporsi kerugian akibat banjir terhadap APBD DKI lebih rendah ketimbang dua periode banjir besar sebelumnya, yakni lebih kurang 15 persen.

Hanya saja, besaran kerugian secara nominal meningkat signifikan, mencapai Rp 7,5 triliun.

Kerugian di tiga banjir besar terakhir jika dikalkulasikan mencapai Rp 18,1 triliun.

Baca juga: Banjir Jabodetabek, Ini Daftar 13 SPBU yang Masih Belum Beroperasi

Lantas seberapa besarkah makna kerugian tiga banjir tersebut?

Masih mengutip Harian Kompas, jika digambarkan, angka kerugian akibat banjir itu setara lebih dari seperempat (25,8 persen) dari total alokasi dana desa 2019 yaitu senilai Rp 70 triliun.

Nilai kerugian dari tiga bencana banjir besar Jakarta ini jika dikonversi bisa dialokasikan untuk membangun 19.381 desa.

Kerugian lain yang harus ditanggung warga adalah kerugian dari sisi kegiatan ekonomi.

Proporsi kerugian ekonomi karena terhentinya aktivitas warga mencapai separuh lebih dari seluruh nilai kerugian banjir 2007.

Nilai kerugian yang berdampak pada swasta ataupun masyarakat akibat banjir Ibu Kota tahun 2007, mencapai 87 persen dari total kerugian banjir.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya masih menghitung kerugian berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB).

Pihaknya bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BNPB, Kemensos, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah akan terus berkoordinasi untuk mulai bergerak mengatasi kerugian bencana banjir.

"Inilah salah satu pekerjaan rumah kita untuk menjaga risiko dari berbagai, apakah itu perumahan, fasilitas umum, infrastruktur agar mereka mampu mengatasi terhadap perubahan dari pola bencana alam atau pola iklim ini yang telah menyebabkan dampak terbesar," kata dia dalam pemberitaan Kompas.com, Kamis (2/1/2020).

Baca juga: Banjir Jakarta, Listrik di 322 Wilayah Jabodetabek Masih Padam