Buzzer Turunkan Indeks Kebebasan Internet di Indonesia

KOMPAS.com - Buzzer dan disinformasi membuat indeks kebebasan internet Indonesia turun. Hal ini diungkap Freedom House lewat laporannya yang dirilis pada Selasa (5/11/2019).

Freedom House menyebutkan indeks kebebasan internet di Indonesia turun. Dari skor 54/100 di tahun 2018, menjadi 51/100 di tahun 2019.

Skor tersebut terdiri dari tiga item penilaian yaitu hambatan akses (obstacles to acces), keterbatasan konten (limits on content), dan pelanggaran hak pengguna (violations of user rights).

Untuk hambatan akses, Indonesia mendapat skor 14/25. Sedangkan keterbatasan konten dan pelanggaran hak pengguna masing-masing mendapat skor 19/35 dan 18/40.

Baca juga: Peneliti: Pilkada DKI 2012, Momentum Berkembangnya Buzzer...

Alasan Penurunan

Ada beberapa hal yang menyebabkan indeks kebabasan internet di Indonesia menurun.

Pertama, setelah pemilihan presiden dan legislatif pada bulan April 2019 lalu, pemerintah membatasi media sosial dan platform komunikasi selama dua hari sebagai upaya untuk membatasi penyebaran disinformasi.

Kedua, sebanyak 961.456 situs telah diblokir pemerintah. Situs tersebut dianggap sebagai konten negatif.

Dalam hal ini, konten negatif didefinisikan sebagai materi yang mencakup pencemaran nama baik, amoralitas, pornografi, informasi palsu, ujaran kebencian, terorisme, dan penipuan.

Baca juga: Ancaman Jerat UU ITE dan Proteksi Self-censorship...

Ketiga, banyaknya disinformasi dan manipulasi konten menjelang pemilihan di bulan April.

Para kandidat disebut telah menyewa ahli strategi kampanye online yang memobilisasi buzzer dan akun bot untuk menyebarkan propaganda politik.

Keempat, adanya persekusi atau kriminalisasi atas aktivitas online setidaknya dalam dua kasus, yaitu kasus kritikan atas perusahaan tekstil dan penyeruan kemerdekaan Papua.

Kelima, Kementerian Komunikasi dan Informatika menciptakan "war room" pada Oktober 2018 dengan menugaskan 70 staf untuk memonitor media sosial secara real time. Kominfo mengancam akan menuntut siapa pun yang melanggar hukum.

Baca juga: Buka-bukaan soal Buzzer (1): Pengakuan Denny Siregar dan Pepih Nugraha soal Buzzer Istana

Terakhir, meninggalnya jurnalis Kemajuan Rakyat Muhammad Yusuf karena meliput sengketa tanah antara petani dan perusahaan kelapa sawit.

Negara Lain

Selain Indonesia, ada 33 negara lain yang mengalami penurunan indeks kebebasan internet sejak Juni 2018 lalu.

Dalam laporan tersebut, Islandia menjadi negara yang memperoleh skor tertingg, yaitu 95/100.

Disusul oleh Estonia dengan skor 94/100 dan Kanada yang memperoleh skor 87/100.

Sementara, negara dengan indeks terburuk adalah China dengan nilai 10/100, disusul oleh Iran 15/100, dan Suria 17/100.

Baca juga: Buka-bukaan soal Buzzer (5): Apakah Berbahaya bagi Demokrasi?

Freedom House sendiri merupakan sebuah organisasi pengawas independen yang didedikasikan untuk perluasan kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia.

Studi tersebut melibatkan 65 negara di seluruh dunia yang mencakup 87 persen pengguna internet dunia.

Riset yang diberi nama Freedom on the Net tersebut melacak peningkatan dan penurunan kondisi kebebasan internet di sejumlah negara setiap tahunnya.

Negara-negara yang termasuk dalam penelitian itu dipilih untuk mewakili beragam wilayah geografis dan tipe rezim.

Lebih dari 70 analis berkontribusi pada tahun ini dengan menggunakan metodologi penelitian 21 pertanyaan yang membahas akses internet kebebasan berekspresi, dan masalah privasi.

Selain memaparkan peringkat negara berdasarkan skor kebebasan internet, proyek ini juga menawarkan peluang untuk mengidentifikasi tren global terkait dampak teknologi informasi dan komunikasi pada demokrasi.