Pengamanan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin Dinilai Berlebihan

KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik pengamanan yang dilakukan saat pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Menurut Usman, pengamanan yang dilakukan kali ini, berbeda dengan pengamanan saat pelantikan pada 2014 lalu.

"Pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden saat ini berlebihan, pada 2014 Jokowi diarak rakyat dan tidak ada jarak antara pemimpin dan masyarakat," ujar Usman saat dihubungi Kompas.com, Minggu (20/10/2019).

Padahal menurut Usman, pengamanan berlebihan itu berlangsung di tengah tingginya partisipasi masyarakat di dalam urusan publik, khususnya di dalam kehidupan politik pemerintahan.

"Mengawal jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang melalui demonstrasi-demonstrasi yang dalam dalih pengamanan pelantikan presiden, hal itu (demonstrasi) dihentikan," kata Usman.

"Dan kita tahu, di berbagai sudut kota Jakarta, disebarluaskan spanduk yang seolah-olah setiap kali ada demonstrasi itu pasti tujuannya untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wapres," sambung Usman.

Padahal, tuntutan yang berkembang dalam demonstrasi mahasiswa dan pelajar itu tidak ada hubungannya dengan keinginan untuk menggagalkan pelantikan.

"Mereka menuntut presiden, iya, dengan meminta presiden untuk mengembalikan undang-undang KPK, karena undang-undang revisinya secara substansi bermasalah, dan berpotensi melemahkan KPK," terang Usman.

Baca juga: 5 Visi Jokowi untuk Indonesia...

Unjuk kekuasaan

Kemudian, pengamanan ini juga lebih memperlihatkan suatu unjuk kekuatan dari kekuasaan negara dengan mobilisasi berbagai alat-alat utama sistem persenjataan kita, termasuk panser-panser.

Hal tersebut menurut Usman, alih-alih menghasilkan satu perasaan nyaman dan aman. Justru orang didorong untuk berpikir bahwa ini ada sesuatu yang besar, yang justru merasa tidak aman dan nyaman.

KOMPAS.com/Devina Halim Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Historia Food & Bar, Jakarta Barat, Rabu (10/10/2018).

"Ini dampaknya sangat terasa sekali, misal dalam penutupan car free day, juga mungkin karena acara santai itu kerap menjadi ruang berekspresi masyarakat, termasuk dalam hal menanggapi pelemahan KPK dan agenda pemberantasan korupsi, penegakan HAM dan pelestarian lingkungan," papar Usman.

Jika itu benar, maka sebenarnya tidak cukup menjadi dasar untuk dilarang. Selama ini pemanfaatan car free day untuk berekspresi telah berlangsung secara damai.

Selain itu, radius pengamanan juga malah menimbulkan rasa ketakutan daripada keamanan.

"Dan memang ketakutan ini yang akhirnya tampak ingin dibuktikan, setelah sebelumnya sejumlah petinggi pemerintah seperti Menkopolhukam dan Kapolri melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengesankan ada ancaman besar, seperti gerakan islam radikal, dan lain sebagainya," kata Usman.

Sebelumnya, pelantikan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 akan digelar Minggu (20/10/2019).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyepakati pelantikan akan digelar pada pukul 14.30 WIB.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo setelah rapat gabungan dengan seluruh pimpinan fraksi dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Perjalanan Jokowi-Maruf Menuju Panggung Istana...