Gerindra Disebut Dapat Jatah Menteri, Pengamat Sebut Tren Partai di Indonesia

Kompas.com - 08/10/2019, 20:33 WIB
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Kuskridho Dodi Ambardi KOMPAS.com/INDRA AKUNTONODirektur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Kuskridho Dodi Ambardi

KOMPAS.com - Kabar merapatnya Gerindra ke kubu pemerintah santer diberitakan. Bahkan, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dengan Presiden Joko Widodo terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menyebutkan bahwa Prabowo sudah menyiapkan nama-nama calon menteri untuk Kabinet Kerja jilid II.

Menanggapi hal itu, dosen Fakultas Sosial Politik UGM, Kuskridho Ambardi sikap Gerindra tersebut merupakan sikap khas partai politik di Indonesia.

"Khasnya, posisi politik sebelum pemilu dan saat kampanye berlawanan dengan posisi setelah pemilu," kata Dodi, panggilan akrab Kuskridho, kepada Kompas.com, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Pembicaraan Jatah Menteri antara Gerindra dan Jokowi...

Menurutnya, saat pemilu sejumlah partai seringkali menjual kritik dan gagasan-gagasan oposisi.

Akan tetapi, gagasan-gagasan tersebut akan dibuang ketika pemilu selesai.

"Semua partai di indonesia memiliki kecenderungan begitu," kata Dodi.

Biasanya, kecocokan tawar-menawar dengan presiden terpilih menjadi salah satu kunci apakah partai itu masuk ke dalam pemerintahan atau menjadi oposisi.

"Kalau tak menerima pun, itu bukan karena pertimbangan gagasan dan sikap politik sebagaimana dipegangnya saat pemilu dulu," ujar dia.

Jika menilik tren selama ini, sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo, partai yang sebelumnya menjadi oposisi tak ada yang masuk ke dalam pemerintahan.

Menurut Dodi, tren seperti itu kemungkinan bisa terjadi.

"Tapi lagi, oposisi di Indonesia itu muncul krn kegagalan kesepakatan bagaimana mendistribusikan kekuasaan," kata Dodi.

"Bukan semata karena perbedaan gagasan dan kebijakan," sambungnya.

Terkait dengan proses check and balance, Dodi menilai bahwa kritik kepada pemerintah akan tetap ada, meski parti oposisi bergabung dengan pemerintah.

Menurutnya, kritik tak selalu didorong oleh gagasan semata.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X