Cukup Sudah, Hentikan Kekerasan di Papua

Aparat keamanan, termasuk kepolisian dan TNI, memiliki jejak kekerasan disertai pelanggaran HAM yang mendalam di tanah Papua, terlebih pada masa daerah operasi militer (DOM).

Hingga kini, cara-cara koersif dan kekerasan masih menjadi rujukan penanganan konflik yang melibatkan masyarakat Papua, baik di Papua maupun di luar Papua, bahkan masyarakat sipil seperti anggota organisasi masyarakat (ormas) pun terlibat. Kekerasan yang dipelihara akan menjadi residu konflik.

Kekerasan langsung memang lekat dengan konflik Papua, tetapi kekerasan struktural juga menjadi masalah mendasar di sini.

Ketimpangan akibat pembangunan ekonomi dan kegagalan pembangunan menjadi akar konflik yang berlarut di Papua.

Meski kini pemerintahan Jokowi mulai menggalakkan pembangunan di Papua, tetapi pembangunan hanya dimaknai secara fisik dan membiarkan pelanggaran HAM terjadi di dalamnya.

Selain itu, hubungan pemerintah pusat dan Papua tidak harmonis karena ketidakselarasan pemaknaan integrasi dan konstruksi identitas politik di antara keduanya.

Papua dan masyarakatnya menyimpan luka sebagai akibat kekerasan struktural ini.

Selma Theofany
Researcher, Setara Institute

Artikel ini tayang di Kompas.com berkat kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Tulisan diambil dari artikel asli berjudul "Cara hentikan konflik di Papua: Stop kekerasan". Isi di luar tanggung jawab redaksi Kompas.com.