Menjamin Pasokan Listrik untuk Jakarta, Bagaimana Caranya?

Oleh: Tubagus Aryandi Gunawan

JAKARTA yang hampir berusia lima abad telah menjelma menjadi simbol dan etalase kemajuan peradaban manusia Indonesia ke hadapan dunia internasional.

Terlepas dari rencana pemerintah yang akan memindahkan Ibu Kota, sudah sepatutnya Jakarta yang tetap akan menjadi pusat industri jasa dan keuangan dikelola dengan standar internasional menuju kota berdaya saing tinggi.

Memasuki usia Republik yang ke-74, Ibu Kota Negara belum juga memiliki sistem jaminan pasokan listrik. Setidaknya telah lima kali kota berpenduduk terpadat di Asia Tenggara ini terdampak pemadaman listrik, yaitu pada 1991, 1997, 2002, 2005, dan terakhir pertengahan 2019.

Listrik Jakarta tidak pernah boleh padam lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk membiarkan jantung negara kalah sebelum berperang.

Denyut kehidupan megapolitan telah dan akan semakin bergantung pada ketersediaan listrik. Terlebih, saat ini jenis transportasi publik di Jakarta diarahkan pada kendaraan berbasis listrik.

Sistem transportasi publik yang langsung bersentuhan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Jakarta, seperti kereta rel listrik (KRL), moda raya terpadu (MRT), lintas rel terpadu (LRT) dan bus listrik, menyandarkan diri pada pasokan listrik.

Listrik yang sejatinya adalah bentuk dari energi telah semakin meneguhkan posisinya sebagai pilar penting kehidupan selain pangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pasokan listrik untuk Jakarta di sepanjang 2017 tidaklah main-main. Kebutuhan listrik untuk kota yang tidak lebih besar dari Singapura ini setara dengan 20 persen total kebutuhan listrik di Pulau Jawa.

Setengah dari kebutuhan listrik Jakarta ternyata harus dipasok dari luar wilayah Jakarta. Jakarta bersama Jawa Barat dan Yogyakarta menjadi provinsi di Pulau Jawa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan listriknya sendiri.

Menariknya, Yogyakarta menggantungkan seluruh pasokan listrik mereka dari luar wilayah Yogyakarta. Lain lagi dengan Jawa Barat yang harus memenuhi seperempat kebutuhan listrik mereka dari luar wilayahnya.

Seluruh kekurangan pasokan listrik di tiga provinsi ini sebetulnya diperoleh dari tiga provinsi lain di Pulau Jawa, yaitu Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang kelebihan produksi listrik.

Jika Jawa dibelah dua, yaitu bagian barat meliputi Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, dan timur meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka sangat terlihat ketimpangan total konsumsi listrik di pulau ini.

Total konsumsi listrik di bagian barat mencapai 64 persen dan bagian timur hanya 36 persen. Adapun total produksi listrik di bagian barat dan timur cenderung sama.

Hal ini mengungkap adanya ketergantungan yang sangat tinggi dari Jawa bagian barat terhadap pasokan listrik dari Jawa bagian timur.