Beri Aset Miliaran Rupiah, Siapa Orangtua Menpora Dito Ariotedjo?

KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menjelaskan, harta miliaran rupiah miliknya merupakan pemberian orangtua.

Sebelumnya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Menpora menjadi perhatian publik karena mencapai Rp 282 miliar.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan pun menyorot aset berstatus hadiah dengan total mencapai miliaran rupiah, seperti tanah dan bangunan di Jakarta Timur senilai Rp 114 miliar.

Meski mencapai miliaran rupiah, Dito mengaku memasukkan laporan tersebut sebagai hadiah. Sebab, jika menggunakan status hibah, maka aset harus memiliki akta.

"Karena aset ini langsung diberikan orangtua untuk istri saya, makanya kami tulisnya sebagai hadiah," ujar Dito kepada Kompas.com, Rabu (19/7/2023).

Lantas, siapa orangtua Menpora Dito Ariotedjo yang disebut memberi aset bernilai miliaran rupiah?

Diberitakan Kompas.id (3/4/2023), Dito Ariotedjo adalah anak dari Arie Prabowo Ariotedjo dan Arti Laksmigati.

Sang ayah, Arie Prabowo Ariotedjo, merupakan sosok yang populer di bidang bisnis pertambangan.

Lahir pada 15 Maret 1960, Arie Prabowo Ariotedjo ditunjuk menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk alias Antam.

Dirinya resmi menggantikan Dirut sebelumnya, Tedy Badrujaman, dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) di Jakarta, Selasa, 2 Mei 2017.

Sebelum menjabat sebagai Dirut, Arie terlebih dahulu menduduki posisi Direktur Niaga PT Bukit Asam (Persero) Tbk, seperti dilaporkan Kompas.id (2/5/2017).

Menjabat selama dua tahun, pada Desember 2019, RUPS menetapkan jabatan Arie Prabowo Ariotedjo digantikan oleh Dana Amin.

Ayah Menpora ini pun tercatat telah malang melintang di dunia pertambangan, termasuk di PT Medco Energi Mining Internasional sebagai President Director.

Diperiksa KPK sebagai saksi dugaan korupsi

Arie Prabowo Ariotedjo sempat dipanggil KPK sebagai saksi dugaan korupsi pengolahan anoda logam PT Antam yang merugikan negara hingga Rp100,7 miliar pada 2017.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, diberitakan Kompas.com, Selasa (6/6/2023).

Di sisi lain, Arie mengatakan, pengusutan dugaan korupsi di perusahaan tambang emas pelat merah itu justru didorong oleh internal perusahaan.

"Saya sebagai Dirut Antam dulu yang melaporkan," kata Arie saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Dia menjelaskan, kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan General Manager (GM) Unit Bisnis Pemurnian dan Pengolahan Logam Mulia (UBPP LM) PT Antam, Dody Martimbang terungkap saat dirinya baru menjabat sebagai Dirut.

Saat itu, posisi GM UBPP LM PT Antam diganti lantaran terdapat ketidaksepemahaman dalam pengelolaan logam mulia.

Namun, GM baru justru mendapati adanya kontrak antara bagian logam mulia di bawah pimpinan Dody Martimbang dengan PT Loco Montrado terkait pemurnian emas.

Menurut GM baru, kontrak yang dibuat Dody membuat PT Antam tekor.

"Dalam pelaksanaannya (perhitungan saat itu) terjadi kerugian Antam seninlai Rp 90 miliar lebih," ujar Arie.

Direksi Antam kemudian meminta pengauditan khusus. Sebab, dalam kontrak terdapat keganjilan, termasuk Dody selaku GM UBPP LM PT Antam yang sebenarnya tidak berwenang membuat kontrak.

Kontrak tersebut juga tidak disertai kajian perhitungan yang jelas, serta pemurnian yang ternyata sudah dilakukan sejak April 2017, padahal baru ditandatangani pada Mei 2017.

Secara kebetulan, PT Antam saat itu baru mendapatkan penyuluhan dari Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suseno.

Setelah berdiskusi, Arie kemudian disarankan untuk melapor terkait dugaan korupsi ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

"6 Desember 2017 kami selaku Dirut Antam melaporkan ke Direktur Pengaduan Masyarakat KPK untuk permintaan ada tidaknya tindak pidana korupsi," tuturnya.