Viral, Surat BNN Tasikmalaya Minta THR ke Perusahaan Bus, Kemnaker: Dapat Dikategorikan Pungli

KOMPAS.com - Media sosial dihebohkan dengan beredarnya surat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang meminta THR ke salah satu perusahaan otobus (PO).

Dilansir dari Antara, mulanya surat itu tersebar lewat pesan WhatsApp pada Senin (10/4/2023).

Surat yang ditujukan kepada Direktur PO Budiman Tasikmalaya itu bercap dan bertanda tangan resmi Kepala BNN Kota Tasikmalaya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi tidak membenarkan pemungutan THR yang dilakukan BNN tersebut.

"Lembaga BNN yang meminta THR dapat dikategorikan sebagai pungli sehingga tidak perlu dipenuhi," jelasnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (12/4/2023).

Menurutnya, THR sebuah perusahaan hanya diperuntukan untuk pekerja di perusahaan terkait.

"Jika ada oknum yang mengatasnamakan lembaga seperti BNN, tentu tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kewajiban untuk memberikan THR," imbuh Anwar.

Surat dicabut setelah viral

Diberitakan Kompas.com Rabu (12/4/2023), Kepala BNN Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hasyim Jawa Barat buka suara terkait surat pemungutan THR yang beredar.

Dia mengakui bahwa surat itu memang dikeluarkan oleh lembaganya.

"Itu mungkin sesuatu kesalahan dari kami. Saya pimpinannya, hal itu tidak boleh terjadi. Saya berpikir sebenarnya hanya untuk anggota saja, tapi surat itu sudah dicabut," tegas dia.

Iwan mengaku, surat itu awalnya ditujukan untuk memberikan tambahan bantuan Lebaran untuk anggotanya dalam bentuk baranag sembako.

"Mohon maaf, ini salah dan kesalahan saya. Untuk dimaklumi, saya tidak menyadari jadi seperti ini," ungkapnya.

Sementara itu, Humas PO Budiman Tasikmalaya Lujen mengaku telah mengetahui adanya surat tersebut.

Namun, pihaknya belum menerima secara langsung.

"Kalau surat sih kita belum menerima ya, tapi memang simpang siur berita itu sudah menyebar," tuturnya

Lujen mengaku, dalam memberikan THR, pihaknya mengutamakan karyawan mereka terlebih dulu.