2 Menteri Jokowi Ada di PSSI, Konflik Kepentingan Jadi Sorotan

Berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa PSSI, Kamis (16/2/2023), PSSI kini dipimpin Erick Thohir yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sementara di posisi wakil ketua umum I dijabat Zainudin Amali yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga. 

Keterlibatan kedua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pengurus PSSI memicu komentar dari warganet melalui media sosial Twitter.

Ada juga yang memberikan komentar dengan menyebut Erick Thohir dan Zainudin Amali seperti tidak punya waktu luang karena harus rangkap jabatan.

UU Nomor 39 Tahun 2008

Menurut pakar politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat, Erick Thohir dan Zainudin Amali tidak melanggar aturan meskipun mereka rangkap jabatan sebagai menteri di pemerintahan dan kepengurusan PSSI.

Ia menjelaskan, UU Nomor 39 Tahun 2008 menyebutkan menteri dilarang merangkap jabatan di organisasi yang dibiayai dari APBN/ABPD.

"Kalau berdasarkan UU ini, katanya PSSI sudah tidak menerima dana dari APBN sejak 2015. Sebenarnya, secara aturan, rangkap jabatan tidak melanggar," jelasnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/2/2023).

Cecep menjelaskan Erick Thohir dan Zainudin Amali bisa rangkap jabatan karena PSSI disebut sudah tidak menerima dana dari APBN sejak 2015.

Selain itu, keduanya dinilai memiliki cukup pengalaman dalam bidang sepak bola. Pengalaman ini merupakan salah satu syarat menjadi pengurus PSSI.

Soroti soal konflik kepentingan

Meski begitu, ia menyoroti dampak buruk yang akan muncul saat ada menteri yang merangkap jabatan di organisasi lain.

"Saya khawatir terjadinya konflik kepentingan ketika dia memegang dua posisi strategis di pemerintahan dan PSSI," ujarnya.

Sebagai Menteri BUMN, Cecep khawatir Erick Thohir menggunakan kekuatannya untuk mendukung PSSI. Contohnya, ada program PSSI yang diberi dana dari BUMN.

Ia juga mengungkapkan Erick Thohir dan Zainudin Amali bisa rangkap jabatan karena presiden dan sekretariat negara saat ini berkaca dari keputusan pemerintahan sebelumnya.

Sejak dulu, sudah ada menteri-menteri yang pihak istana biarkan memegang posisi sebagai ketua di suatu federasi olahraga. Hal ini lalu menjadi alasan tindakan Erick Thohir dan Zainudin Amali dibolehkan.

Selain itu, menurutnya, Presiden Joko Widodo mengizinkan para menteri rangkap jabatan sebagai ketua federasi olahraga asalkan bisa membagi waktu.

Namun Cecep menyoroti juga soal beban kerja sebagai pengurus PSSI dan sebagai menteri. 

"Ketika Erick Thohir memiliki beban menyelesaikan banyak PR sebagai ketum PSSI, penanganannya terhadap Kementerian BUMN akan kurang atau tidak?" lanjutnya.

Dukungan politik dari sepak bola

Cecep mengungkapkan Erick Thohir mungkin akan mendapatkan dukungan politik yang besar dari posisinya sebagai ketua umum PSSI.

Hal ini terjadi karena mayoritas warga Indonesia yang menyukai sepak bola akan melihat kemampuannya saat memimpin PSSI.

"Kalau dia berhasil punya prestasi bagus di PSSI, ini jadi tabungan politik penting bagi Erick Thohir sebagai salah satu capres atau cawapres 2024," jelasnya.

Cecep tidak menampik Erick Thohir memang berpengalaman di bidang olahraga. Namun, tetap ada kemungkinan unsur politik di balik posisinya memimpin PSSI.

Ia hanya menyayangkan adanya potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan niat politik yang mungkin dilakukan menteri yang rangkap jabatan.

Untuk menghindari hal tersebut, menurut Cecep, presiden seharusnya dari awal tidak boleh mengizinkan ada menteri yang rangkap jabatan.

Apalagi kalau izin itu hanya turun dengan mempertimbangkan kejadian serupa di pemerintahan sebelumnya.