Aturan Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru, dari Denda hingga Hukuman Penjara

KOMPAS.com - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan oleh DPR pada 6 Desember 2022 lalu telah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (2/1/2023) di Jakarta.

Kendati Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, sempat mengklaim pengesahan KUHP terbaru sebagai momen yang bersejarah bagi penyelenggaraan hukum pidana Indonesia, namun hal tersebut tak lepas dari polemik.

Pasalnya, KUHP terbaru yang telah diundangkan melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP turut mengatur pasal penghinaan terhadap presiden, beserta pidana penjara dan denda.

UU pertama yang diteken Jokowi pada tahun 2023 ini terdiri dari 37 bab dan 524 halaman yang termuat dalam 345 halaman dan akan mulai berlaku di tahun 2025.

Lantas, dengan dasar apakah seseorang atau kelompok dapat dijerat dengan pasal penghinaan presiden dalam KUHP terbaru?

Pasal penghinaan presiden

Ketentuan yang mengatur penghinaan presiden diatur dalam Pasal 217, 218, dan 219 Bab II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 217 berbunyi, "Setiap Orang yang menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun."

Dalam hal ini, pidana penjara paling lama tiga tahun juga menanti setiap orang yang berada di muka umum melakukan penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 218 ayat (1) Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mereka yang masuk dalam kategori pidana tersebut juga dapat dijatuhi denda paling banyak kategori IV.

"Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri," bunyi Pasal 218 ayat (2).

Sementara itu, ada pula pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV dalam pasal penghinaan presiden ini dalam Pasal 219.

Hal tersebut berlaku bagi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum.

Akan tetapi, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 218 dan 219 berlaku apabila terdapat aduan.

Aduan dapat dilayangkan secara tertulis oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Pasal 220 ayat (2).