Menkes Sebut Orang Kaya yang Pakai BPJS Jadi Beban Negara, Warganet: Suruh Nyumbang Gratis?

KOMPAS.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyentil orang kaya yang menggunakan BPJS Kesehatan.

Dirinya menyebut, kalau BPJS Kesehatan selama ini harus menanggung beban pengobatan orang kaya serta beberapa orang yang masuk golongan super kaya.

Lebih lanjut dirinya menyebut untuk mendeteksi peserta BPJS Kesehatan dari golongan kaya bisa dilakukan dengan mudah.

Dengan hanya bermodalkan nomor NIK KTP maka bisa ditelusuri pengeluaran kartu kredit hingga tagihan listrik rumah.

Menurutnya tak seharusnya mereka yang masuk golongan kaya ikut menikmati layanan BPJS.

Selain itu tak seharusnya mereka membebani keuangan BPJS Kesehatan.

"Saya sendiri nanti mau ngomong sama Pak Ghufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan), saya mau lihat 1.000 orang yang expense-nya di BPJS, saya mau tarik datanya," kata Budi dikutip dari Kompas.com, Rabu (23/11/2022).

Ia menambahkan nantinya dirinya akan memeriksa tagihan listrik PLN Pelanggan BPJS.

Tanggapan warganet

Terkait dengan sentilan Menkes soal orang kaya yang gunakan BPJS, warganet di media sosial ramai memberikan komentarnya.

Ungkapan tersebut banyak disampaikan di laman media sosial Twitter.

Tak sedikit warganet yang mempertanyakan jika tak boleh untuk orang kaya lantas, mengapa BPJS Kesehatan diwajibkan untuk semua orang?

“Dulu semua hrs punya bpjs trs sekarang ngomel2 / ngedumel jdi beban ??sy byr loh bpjs tiap bulannya & itu bpjs kesehatan mandiri kls 1,hrs audit total deh kayanya biar publik tahu kondisi pengelolaannya benar atau tdk & pake auditor independen ( bkn pemerintah ),” tulis akun ini di Twitter.

“Namanya asuransi mau kaya atau miskin kalau emang dia bayar ya udah hak dia. Kalau emang yg kaya ga boleh pake bpjs ya perbaiki prosedurnya dari awal,” tulis akun yang lain.

"Wajib bayar BPJS buat masyarakat mampu tujuannya buat sumbangan gratis?," kata akun lainnya.

Salahkah orang kaya nikmati BPJS Kesehatan?

Dikutip dari Kompas.com, Kamis (24/11/2022), sejatinya jika merujuk pada UU Nomor 24 tahun 211 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU JKN), tak ada yang dilanggar dalam kasus orang kaya menggunakan layanan berobat gratis dari BPJS Kesehatan.

Sah-sah saja jika orang kaya berobat dengan BPJS Kesehatan selama tercatat sebagai peserta dan rutin membayar premi atau iuran.

BPJS Kesehatan menganut sistem universal health coverage, di mana setiap penduduk yang menjadi peserta bisa mengakses layanan kesehatan.

"BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya," bunyi Pasal 3 UU JKN.

Dijelaskan pula pada pasal 4 bahwa BPJS Kesehatan menganut prinsip gotong-royong, tidak mengejar keuntungan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Hal ini berbeda dengan asuransi kesehatan swasta, kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib untuk seluruh penduduk Indonesia, termasuk warga asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.

Tanggapan YLKI

Dilansir dari Kompas.com (25/11/2022), ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga menilai siapa pun berhak untuk mendapat layanan berobat memakai BPJS Kesehatan, tak memandang kaya ataupun miskin.

"Siapa pun warga berhak mendapatkan layanan BPJS Kesehatan. Perkara dobel (pakai asuransi swasta) ya tidak masalah," kata Tulus.

Selain tak melanggar aturan, pilihan orang-orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas menggunakan BPJS Kesehatan juga tidak melanggar secara etika.

"Yah tidak masalah (orang kaya pakai BPJS Kesehatan). Sudah bayar (iuran), jadi peserta. Terserah apakah mau lebih baik lagi (pelayanannya) ya pakai (asuransi) swasta," ujar Tulus.