Alasan PLN Batalkan Program Kompor Listrik

KOMPAS.com - PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Rabu (28/9/2022).

Lantas, apa alasan PLN membatalkan program kompor listrik tersebut?

Alasan PLN batalkan program kompor listrik

Darmawan mengatakan, dibatalkannya program kompor listrik guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.

"PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal," ujar Darmawan.

Selain pembatalan program kompor listrik, PLN juga memastikan bahwa tarif listrik tidak naik.

Penetapan tarif listrik telah diputuskan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi," ucap Darmawan.

Ditambahkannya, PLN juga memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA).

Daya listrik 450 VA pun tidak akan dialihkan menjadi 900 VA sehingga tarifnya tetap sama untuk masing-masing golongan.

"Keputusan pemerintah sudah sangat jelas. Tidak ada perubahan daya dari 450 VA ke 900 VA dan PLN siap menjalankan keputusan tersebut," ujarnya.

"PLN tidak pernah melakukan pembahasan formal apapun atau merencanakan pengalihan daya listrik 450 VA ke 900 VA. Hal ini juga tidak ada kaitannya dengan program kompor listrik," tegas Darmawan.

Subsidi PLN

Menurutnya, PLN terus berkomitmen menjaga pasokan listrik yang andal, serta mendukung pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional, menjaga daya beli, dan produktivitas masyarakat.

Selain itu, juga telah disalurkan stimulus sebesar Rp 24,3 triliun untuk masyarakat dalam upaya mengurangi beban ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Selama 2017-2021, juga diberikan subsidi sebesar Rp 243 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94 triliun.

Hal itu agar masyarakat tetap memperoleh listrik dengan tarif terjangkau dalam rangka menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.