Syarat Perjalanan Terbaru Naik Pesawat dan Kereta Wajib Vaksin Booster

Bagi yang belum melakukan vaksin booster maka wajib menunjukkan surat keterangan PCR atau antigen.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan orang dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19.

Surat edaran tersebut ditetapkan pada 8 Juli 2022 dan akan mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2022.

Aturan perjalanan dalam negeri: wajib booster

Dalam aturan tersebut disampaikan bahwa Pelaku Perjalanan dalam Negeri (PPDN) diwajibkan untuk memakai PeduliLindungi dalam melakukan perjalanan dalam negeri.

Bagi pelaku perjalanan yang sudah mendapatkan booster atau vaksin dosis ketiga maka tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif PCR maupun tes antigen.

Ketentuan tersebut berlaku bagi PPDN yang menggunakan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia.

Belum booster wajib PCR atau antigen

Sementara itu, bagi yang baru mendapatkan dosis kedua wajib menunjukkan rapid tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1X24 jam atau hasil PCR yang diambil dalam kurun waktu 3 X 24 jam sebelum keberangkatan.

PPDN yang baru mendapat vaksin dosis kedua juga bisa melakukan vaksinasi booster on-site saat keberangkatan.

Selanjutnya, bagi PPDN yang mendapat vaksin dosis pertama wajib untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3X 24 jam sebelum berangkat.

Aturan untuk anak

Untuk pelaku perjalanan usia 6-17 tahun, wajib menunjukkan kartu atau sertifikat dosis kedua tanpa perlu menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid antigen.

Sedangkan pelaku perjalanan usia di bawah 6 tahun dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan tak wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau rapid test antigen.

Akan tetapi anak usia di bawah 6 tahun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan.

Untuk diketahui, aturan -aturan tersebut dikecualikan bagi pelaku perjalanan rutin moda transportasi darat kendaraan pribadi atau umum dan kereta dalam satu wilayah kawasan aglomerasi.

Selaain itu dikecualikan untuk moda trransportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.