Digitalisasi, Solusi bagi Masalah Kesejahteraan dan SDM Indonesia

Semenjak lepas dari krisis keuangan pada pertengahan 1990-an, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan.

Melalui rencana pembangunan jangka menengah lima tahun yang disebut RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2005-2022, Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam pengentasan kemiskinan, memotong tingkat kemiskinan lebih dari setengahnya sejak 1999, menjadi hanya di bawah 10 persen pada 2020. Saat ini, Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, ekonomi terbesar ke-10 di dunia dalam hal paritas daya beli, dan anggota G-20.

Masalah kesejahteraan

Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan pembangunan yang cukup besar. Krisis global yang disebabkan pandemi Covid-19, membuat Indonesia berhadapan dengan rintangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal tersebut membuat tujuan pembangunan menjadi makin sulit dicapai.

Buktinya, semenjak dilanda pandemi Covid-19, kondisi Indonesia beralih dari status negara berpendapatan menengah ke atas ke pendapatan menengah ke bawah pada Juli 2021. Pandemi juga membatasi pencapaian Indonesia dalam mengurangi tingkat kemiskinan, dari rekor terendah 9,2 persen pada September 2019 menjadi 10,4 persen pada Maret 2021. Data Badan Pusat Statistik (PBS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang.

Bahkan, Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memprediksi tingkat kemiskinan Indonesia pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81 persen atau setara 29,3 juta penduduk.

Hal tersebut dipicu melemahnya anggaran perlindungan sosial yang membuat semakin banyak penduduk miskin yang tidak terlindungi secara ekonomi, padahal beban krisis dan pandemi belum berakhir.

Indonesia memang mencapai keberhasilan penting dalam mengurangi tingkat stunting dari 37 persen pada tahun 2013 menjadi di bawah 28 persen pada tahun 2019. Namun, berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih cukup tinggi yaitu berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita.

Masalah kesehatan

Kesehatan merupakan pilar penting dalam pengembangan ketahanan nasional. Salah satu cermin dari kualitas kesehatan suatu negara adalah Global Health Security (GHS) Index atau Indeks Ketahanan Kesehatan Global.

Laporan GHS Index 2021 yang diterbitkan Jessica A Bell dkk pada 8 Desember 2021 menyoroti kondisi enam kategori kesehatan yaitu pencegahan, deteksi dan pelaporan, kecepatan merespons, sistem kesehatan, pemenuhan terhadap standar internasional, dan risiko lingkungan khususnya berhadapan dengan pandemi Covid-19.

Jesicca A Bell dkk mengatakan banyak negara terus menderita kerugian terdampak pandemi Covid-19 akibat dari kapasitas keamanan kesehatan yang tidak memadai.

Kurangnya kapasitas ini terjadi pada saat risiko politik dan keamanan meningkat di hampir semua negara, dan investasi keuangan yang berkelanjutan yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas belum dapat dibuktikan. Kelemahan seperti itu membuat dunia sangat rentan terhadap keadaan darurat kesehatan di masa depan, termasuk yang berpotensi lebih menghancurkan daripada Covid-19.

GHS Indeks menetapkan skor dengan skala 0 hingga 100. Semakin besar skor maka tingkat ketahanan kesehatan global makin baik

Laporan GHS Index 2021 menyebutkan secara global, Indonesia berada di peringkat 45 dari 195 negara, dengan skor 50,4. Rinciannya: indeks pencegahan 31,8; indeks deteksi dan pelaporan 99,4; indeks kecepatan merespons 50,2; indeks sistem kesehatan 41,2; indeks pemenuhan terhadap standar internasional 68,9; dan indeks risiko lingkungan 55.

Dalam konteks negara-negara G20, GHS Index 2022 Indonesia relatif masih rendah karena menempati peringkat ke-13 di antara negara G20 pada 2021 dengan skor 50,4 poin.
Dalam konteks negara-negara Asean, GHS Index Thailand adalah yang tertinggi karena menempati posisi kelima dunia, mengumpulkan 68,2 poin. Indonesia berada di posisi keempat Asean, setelah Thailand (5), Singapura (24), dan Malaysia (27) dunia.

Untuk menanggapi lonjakan kasus Covid-19 pemerintah memberlakukan Program PC-PEN. Realisasi sementara penggunaan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai Rp 658,6 triliun. Angka ini hanya 88,4 persen dari pagu yang dianggarkan Rp 744,77 triliun.

Realisasi program PEN untuk penanganan kesehatan terealisasi Rp 198,5 triliun dari pagu anggaran Rp 214,96 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, PC-PEN tahun 2022 yang akan dimonitor secara intensif diperkirakan mencapai Rp 455,62 triliun, terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp 122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp 154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp 178,32 triliun.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp 54,92 triliun atau 7,1 persen target APBN 2022.

Masalah SDM

Indonesia juga berhadapan dengan banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan produktif. Human Capital Index Bank Dunia mengungkapkan bahwa hilangnya pembelajaran akibat penutupan sekolah selama pandemi Covid-19 diperkirakan akan berdampak pada merosotnya kualitas generasi penerus Indonesia.

Potret SDM Indonesia yang masih buram tampak nyata dalam hasil studi Whiteshield Partners Strategy & Public Policy Advisory yang berkedudukan di Inggris. Dalam laporan hasi studi yang terbaru bertajuk Global Labour Resilience Index 2022 (GLRI 2022), Whiteshield Partners menyebutkan bahwa secara umum Indonesia berada pada peringkat 56, dari 134 negara yang diteliti, dengan skor 58 dengan skala 0-100.

Secara lebih rinci GLRI 2022 mencatat antara lain, GDP per kapital Indonesia adalah 11.445.0 dengan skor 54.83, peringkat ke 83; Nilai ketimpangan pendapatan (koefisien Gini) 38,2 dengan skor 64,58, peringkat ke-73.

Selanjutnya disebutkan nilai tenaga kerja berketerampilan tinggi 11,7; skor 16,27, peringkat ke-103; Nilai penawaran tenaga kerja terampil 4,6 skor 59,22, peringkat ke 41; Nilai keahlian lulusan 4,5, skor 58,96 peringkat ke-36.

Kemudian, nilai infrastruktur TIK per sekolah 61,4 dengan skor 61,40, peringkat ke-55; Nilai akses ke ICT (ICT Development Index) 4,3 dengan skor 39,69 peringkat ke-92.

Nilai kualitas pelatihan vokasi 4,6 dengan skor 60,13 peringkat ke-35; Skor PISA 382.0, skor 22,5 peringkat ke-69; Nilai kualitas sistem pendidikan 4,4 dengan skor 57,21 peringkat ke-30; Nilai berpikir kritis 4,2 dengan skor 53,67 peringkat ke-29; Nilai keterampilan digital 4,5 dengan skor 58,45 peringkat ke-50; dan Nilai modal sosial 73,8 dengan skor 87,37 peringkat ke-6.

Digitalisasi jadi tumpuan harapan

Laporan Digital Competitiveness Index (DCI) terbaru memberikan harapan bagi Indonesia karena memberikan gambaran cerah tentang kondisi digitalisasi di Indonesia, berkat gencarnya upaya pemerintah membangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur telekomunikasi seperti base transceiver station (BTS).

Dalam skala nol hingga 100, Indonesia mencetak 35,2 pada 2022, naik 3,2 poin dari tahun lalu, menurut laporan indeks yang dibuat oleh Katadata Insight Center, Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia dan East Ventures.

Tetapi sementara infrastruktur baru tidak diragukan lagi telah meningkatkan iklim bisnis di negara ini, masih terlalu dini untuk merayakannya. Memang, masih banyak yang harus dilakukan karena Indonesia masih tertinggal dari rekan-rekan Asean dalam daya saing digital, suatu keadaan yang membatasi kemampuannya untuk menarik investasi asing langsung yang sangat dibutuhkan untuk mendorong ekonomi digital.

Upaya untuk memajukan Indonesia supaya menjadi negara dengan ekonomi digital yang kuat adalah memperbesar akses warga masyarakat ke teknologi digital, sekaligus meningkatkan kekuatan pencarian digital.

Sebab, seperti yang dikatakan oleh mendiang pendiri Apple, Steve Jobs, kunci bagi kekuatan masyarakat digital adalah setiap warganya merasa "tetap lapar" dan selalu tergerak untuk melakukan pencarian secara digital.

Dalam laporan DCI tersebut, salah satu pendiri East Ventures, Willson Cuaca mengatakan, Indonesia telah memasuki “era ekonomi digital emas” pada tahun 2022 karena industri digital mengalami pertumbuhan pesat akibat pandemi Covid-19.

Menurut laporan DataReportal, jumlah pengguna internet Indonesia per Januari 2022, mencapai 204,7 juta orang. Adapun tingkat penetrasi internet Indonesia mencapai 73,7 persen dari total populasi pada awal tahun 2022.

Selain penetrasi internet yang meningkat signifikan, kesadaran masyarakat untuk lebih memanfaatkan sektor digital sebagai penggerak ekonomi juga meningkat.

Sementara data Kementerian Kominfo menyebutkan, kemampuan dalam penguasaan teknologi pun kita tidak ketinggalan dari negara lain. Terbukti, Security Incident Response Team on Internet Infrastructure menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara dengan jumlah hacker terbanyak disusul Tiongkok, Amerika Serikat, Taiwan, Turki, India, dan Rusia.

Kita berharap, melalui kemajuan digitalisasi di berbagai sektor, terutama di sektor pendidikan dan ekonomi serta bisnis, Indonesia bisa segera keluar dari masalah kesejahteraan, kesehatan, dan kualitas SDM yang relatif rendah.

Sebab, kunci kemajuan dan penguatan daya saing global Indonesia ada sepenuhnya di tangan warga/penduduk yang sehat, sejahterah dan berkualitas, dalam arti memiliki kompetesi dan skill yang sesuai dengan tren kehidupan umat manusia yang semakin digital.