Dampak Kenaikan Harga Gas Nonsubsidi dan Ancaman Kelangkaan Gas Melon

KOMPAS.com - Harga liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi mengalami kenaikan per 27 Februari 2022.

Diberitakan Kompas.com (27/2/2022), penyesuaian harga dilakukan mengikuti perkembangan industri minyak dan gas.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, harga Contract Price Aramco (CPA) tercatat mencapai 775 dollar AS/metrik ton.

“Naik sekitar 21 persen dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021,” jelasnya dalam keterangan resmi.

Meski naik, Irto sendiri telah memastikan bahwa LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tidak mengalami perubahan harga.

Harga LPG 3 kg masih tetap mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Namun,kenaikan harga LPG nonsubsidi menyebabkan sejumlah masyarakat berpindah ke LPG 3 kg.

Seperti dalam pemberitaan Kompas.com (4/3/2022), Bonifacius, seorang pemilik toko kelontong di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur mengaku banyak pelanggan yang beralih ke LPG 3 kg.

Hal serupa juga dialami Ehma, konsumen rumah tangga di daerah Cilegon yang mulai beralih ke LPG 3kg.

Mengamati kenaikan harga LPG nonsubsidi, ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, akan terjadi pergeseran dari pengguna LPG nonsubsidi ke LPG 3 kg.

Hal tersebut berkaitan dengan masih banyaknya kelas menengah yang pendapatannya belum pulih akibat pandemi, sementara selisih harga antara gas subsidi dan nonsubsidi semakin jauh.

“Banyak kelas menengah yang pendapatannya belum semua pulih akibat pandemi, sehingga mereka harus melakukan berbagai cara untuk mendapatkan LPG yang harganya lebih murah,” ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (6/3/2022).

Belum lagi, menurut Bhima, pengawasan LPG 3 kg atau gas melon yang relatif tidak ketat akan semakin mempermudah migrasi ini.

Bhima menambahkan, akibat ekonomi yang saat ini mulai dilonggarkan, permintaan terhadap gas melon juga kian meningkat.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk memfasilitasi agar jangan sampai terjadi kelangkaan di pasar.

“Karena kalau tidak bisa terjadi kelangkaan, itu sangat real, sangat nyata. Khususnya menjelang Ramadhan dan lebaran di mana permintaan biasanya naik tinggi,” katanya.

Adanya migrasi, kemungkinan akan menyebabkan kelangkaan gas melon di pasaran.

Bhima menjelaskan, hanya ada dua solusi yang bisa diterapkan pemerintah melihat migrasi ini.

Pertama, adalah dengan menahan kenaikan harga LPG lebih jauh lagi.

“Jadi sudah cukup penyesuaiannya, jangan disesuaikan lagi. Karena kalau LPG nonsubsidi disesuaikan lagi, maka imbasnya makin banyak yang bergeser kepada LPG melon,” saran Bhima.

Lebih lanjut, Bhima mengatakan bahwa pemerintah bisa menggunakan dana kompensasi untuk mencegah kenaikan harga LPG nonsubsidi.

Kedua, pemerintah harus menambah alokasi subsidi energi.

Menurut Bhima, total subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar Rp 134 triliun.

Ia berharap, subsidi tersebut bisa naik menjadi Rp 180 triliun sampai Rp 200 triliun.

Hal tersebut lantaran imbas kenaikan harga gas dan minyak mentah secara global diperkirakan masih akan berlangsung persisten atau cukup lama.

Jangan terapkan subsidi tertutup

Sementara itu, penerapan subsidi tertutup sebagai upaya pencegahan kelangkaan gas melon, menurut Bhima tidak tepat untuk direalisasikan saat ini.

Berbeda dengan subsidi terbuka yang membebaskan siapa pun untuk membeli, subsidi tertutup hanya membolehkan masyarakat dengan kualifikasi tertentu.

Hal tersebut justru merugikan banyak pihak.

Pasalnya, konsumen gas melon bukan hanya masyarakat miskin saja, tetapi termasuk juga UMKM.

Bhima kembali melanjutkan, mereka yang berhak mendapatkan gas melon bisa saja tidak mendapatkannya karena pasokan yang semakin berkurang.

“Kalau terlalu terburu-buru mengubah subsidi terbuka menjadi tertutup jangan sekarang, momentumnya tidak pas. Harusnya dari kemarin-kemarin pada waktu harga LPG-nya lagi murah,” imbuh dia.