PBB: Lebih dari 130 Negara Belum Mendapatkan Vaksin Covid-19

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, mengkritik distribusi vaksin Covid-19 dalam pertemuan tingkat tinggi PBB, Rabu (17/2/2021).

Ia menyatakan bahwa distribusi vaksin dinilai sangat tidak merata dan tidak adil. PBB mencatat terdapat 130 negara yang belum menerima satu dosis pun vaksin Covid-19.

"Pada saat kritis ini, keadialn vaksin adalah ujian moral terbesar di hadapan komunitas global," kata Guterres, dilansir dari The Guardian, Kamis (18/2/2021).

Masih dari The Guardian, Ia meminta negara dengan kekuatan ekonomi utama dunia yang tergabung dalam G20, membentuk gugus tugas darurat untuk membuat rencana dan mengoordinasikan pelaksanaan dan pembiayaannya.

Satuan tugas ini harus memiliki kapasitas untuk memobilisasi perusahaan farmasi dan pelaku industri dan logistik utama.

Dalam pertemuan PBB, Jumat (19/2/2021), Guterres meminta 7 negara industri utama untuk memobilisasi sumber daya keuangan yang diperlukan. Ketujuh negara tersebut di antaranya Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, Inggris, Perancis, Kanada, dan Italia.

Distribusi

Guterres menyatakan, 10 negara yang telah mencapai 75 persen dari pasokan vaksin Covid-19 yang tersedia di dunia. Sementara negara lainnya sama sekali belum mendapat vaksin dosis pertama.

Sekitar 188 juta dosis vaksin telah diberikan di seluruh dunia, menurut database digital Our World in Data. Puluhan juta dari dosis tersebut telah diberikan ke Amerika Serikat, Cina, Inggris, dan Israel.

Untuk menanggulangi kesenjangan distribusi vaksin, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membuat program Covax, sebuah proyek untuk membeli dan mengirimkan vaksin virus corona untuk negara termiskin di dunia, telah gagal mencapai tujuannya.

Dilansir dari CNN, program Covax sedang dijalankan untuk mengirimkan 2 miliar dosis vaksin ke negara-negara di bagian selatan dunia. WHO mengatakan Covax membutuhkan dana mencapai 5 miliar dollar AS pada 2021.

Kontribusi berbagai negara

Menaggapi permasalahan distribusi dan pendanaan vaksin, beberapa negara memberikan kontribusi dan sumbangsihnya. Seperti yang dilakukan oleh negara berikut:

1. Amerika Serikat

Setelah pengangkatannya, Presiden Joe Biden memutuskan bahwa AS kembali bergabung dengan WHO.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyatakan bahwa pemerintahan Biden akan bekerja dengan mitranya di seluruh dunia untuk memperluas kapasitas produksi dan distribusi serta untuk meningkatkan akses vaksinasi Covid-19, termasuk untuk populasi yang terpinggirkan.

Ia mengumumkan bahwa pada akhir Februari AS akan membayar lebih dari $ 200 juta dalam kewajiban sebelumnya dan obligasi saat ini kepada badan PBB.

2. China

China akan menyumbangkan 10 juta dosis vaksin untuk di awal program Covax.

China telah menyumbangkan vaksin kepada 53 negara berkembang termasuk Somalia, Irak, Sudan Selatan dan Palestina yang merupakan negara yang disoroti PBB.

Selebihnya, China juga telah mengekspor vaksin ke 22 negara lain. Pemerintah Beijing telah meluncurkan kerja sama penelitian dan pengembangan Covid-19 di lebih dari 10 negara.

3. India

Menteri urusan luar negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, juga mendorongan produksi vaksin skala internasional.

Dua jenis vaksin, salah satunya yang dikembangkan di India, telah mendapat otorisasi darurat dan sebanyak 30 calon vaksin sedang dalam tahap pengembangan.

Jaishankar mengumumkan pemberian 200.000 dosis vaksin untuk sekitar 90.000 penjaga perdamaian PBB yang bertugas di lusinan titik konflik di seluruh dunia.

Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, menyerukan gencatan senjata lokal di zona konflik untuk memperlancar distribusi vaksin Covid-19.

Ia mengatakan lebih dari 160 juta orang berisiko tidak mendapat vaksinasi Covid-19, karena tinggal di negara-negara yang dilanda konflik dan ketidakstabilan, seperti Yaman, Suriah, Sudan Selatan, Somalia, dan Ethiopia.

Akan tetapi, ada juga perwakilan negara yang keberatan dengan upaya PBB membantu keadilan distribsi vaksin.

Salah satunya disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia.

Ia keberatan dengan alasan, kampanye ini melampaui mandat PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.