Kwik Kian Gie dan Alasan Mengapa Penggunaan Buzzer Semakin Marak...

KOMPAS.com - Beberapa tahun terakhir, semakin banyak pihak yang menggunakan buzzer media sosial untuk tujuan tertentu.

Bahkan pada 2019, buzzer juga digunakan untuk mendukung Jokowi, seperti yang disampaikan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Saat itu, Moeldoko meminta kepada buzzer pendukung Jokowi untuk tidak menyuarakan hal yang destruktif bagi pemerintah Jokowi, tetapi dukungan politik yang lebih membangun.

Belakangan buzzer kembali hangat diperbincangkan setelah Kwik Kian Gie, tokoh ekonomi Indonesia, merasa ketakutan untuk mengemukakan pendapat yang berbeda.

Pasalnya, setelah pendapat atau kritik itu terucap, ia diserang habis-habisan oleh para buzzer.

"Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dng maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja di- buzzer habis2an, masalah pribadi diodal-adil. Zaman Pak Harto saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas. Kritik2 tajam. tidak sekalipun ada masalah," tulis Kwik melalui akun Twitter-nya.

Lantas, mengapa buzzer ini semakin banyak digunakan?

Pengamat komunikasi dan budaya digital dari Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan mengatakan, buzzer memiliki pengaruh yang sangat besar pada era digital saat ini.

Menurut dia, buzzer sebenarnya merupakan satu hal yang wajar dalam ilmu komunikasi, yaitu ketika produsen pesan menyampaikan pesan dan merasa pesannya harus diperkuat.

"Di media sosial, pendapat yang baik itu bisa diperkuat oleh followers. Nah, itu dalam situasi yang alamiah di dunia media sosial," kata Firman kepada Kompas.com, Kamis (11/2/2021).

"Tapi, dalam kenyataannya kemudian ada satu pihak yang memulai dengan memfabrikasi dukungan, bisa pakai buzzer yang dibayar, bisa pakai bot untuk membentuk suasana," lanjutnya.

Sebab, logika media sosial adalah semakin banyak yang mendukung pendapat maka dianggap sebagai kebenaran, termasuk kebijakan pemerintah, oposisi, atau bahkan produk komersial.

Oleh karena itu, semua pihak melibatkan penggunaan buzzer untuk menciptakan keadaan seakan-akan dukung yang kuat dan legitimatif.

Dalam teorinya, kondisi ini dinamakan spiral of silent.

Pada mulanya, teori itu digunakan di media konvensional, yakni mampu mengerucutkan satu pendapat ketika media besar ikut campur dalam satu pendapat.

"Misalnya kita ngomong soal film Ada Apa Dengan Cinta ini bagus apa enggak, publik berpendapat bebas, ada yang bagus, ada yang jelek," jelas dia.

"Kemudian media masuk, bagi mereka yang berselera tinggi, film Ada Apa Dengan Cinta ini sangat menarik. Publik kemudian akan ikut pada pendapat media," sambungnya.

Hari ini, apa yang dimainkan oleh media konvensional itu dimainkan oleh buzzer. Artinya, pengguna buzzer lebih senang jika pendapat itu mengerucut ke satu muara.

Akibatnya, tercipta sebuah kondisi yang seakan-akan muncul dukungan terhadap pihak tertentu. Namun, semua ini masih dalam kategori alamiah.

Buzzer menjadi tidak alamiah dan berbahaya ketika melakukan penggiringan pendapat disertai dengan intimidasi dan doxing.

"Kalau pakai istilahnya Pak Kwik ini kan urusan pribadi diobrak-abrik. Doxing itu menjadi buzzer tidak alamiah dan mengganggu proses demokrasi, serta mengganggu pembentukan kebenaran. Jadinya membingungkan," ujarnya.

"Bahkan mungkin Pak Jokowi sendiri dengan peran buzzer yang berlebihan itu tidak mendapat informasi yang benar. Makanya, kemarin muncul informasi suruh kritik, kemudian masyarakat bilang nanti kena UU ITE, nanti diodal-adil sama buzzer, itu karena buzzer berperan berlebihan, tidak alamiah lagi," tambahnya.

Jika tidak digunakan sebagaimana mestinya, buzzer akan membiaskan kebenaran dan itu akan berbahaya bagi publik secara luas.

Pasalnya, mereka memfabrikasi kebenaran yang tidak sesuai keadaan atau memalsukan realitas.

Meski pengguna buzzer secara sosial pendapatnya berpotensi didengar publik, mereka akan dicap sebagai warga negara yang tidak memliki visi untuk menjalankan demokrasi.

"Ada cap-cap etis bagi mereka," tutupnya.