[KLARIFIKASI] Video Proyek Kereta Cepat Disebut Tidak Kokoh karena Roboh

KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat memberikan penjelasan mengenai unggahan video viral yang beredar di media sosial Facebook pada Kamis (2/1/2020).

Unggahan video itu diikuti narasi yang menyebutkan bahwa proyek kereta cepat kebanggaan Presiden Joko Widodo tidak kokoh.

Namun, narasi tersebut dibantah dan dinyatakan tidak benar oleh Dishub Jawa Barat.

Video yang memperlihatkan jalan yang ambles dan roboh bukan di proyek jalur kereta cepat Jakarta Bandung.

Narasi yang beredar

Pengunggah video tersebut menyertakan narasi bahwa peristiwa dalam video, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ambles dan roboh.

"Proyek Kereta Cepat kebanggaan Presiden Joko Widodo dari hasil utang ke China triliunan ternyata tidak kokoh dan roboh. Hasilnya menyedihkan".

Adapun unggahan tersebut sudah disukai lebih dari 1.300 kali dan dibagikan sebanyak lebih dari 1.600 kali.

Video ini dibagikan oleh beberapa akun. Salah satunya bisa dilihat pada unggahan di link ini.

Konfirmasi Kompas.com

Untuk mengonfirmasi hal ini, Kompas.com menghubungi Kepala Dishub Jawa Barat, Hery Antasari.

Hery mengatakan, jika melihat yang terekam dalam video itu, lokasi yang ambles tersebut bukan rel kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Itu bukan di rel kereta cepatnya. Menurut staf saya yang ke lapangan dan bertemu KCIC juga demikian," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (11/1/2020).

Adapun KCIC atau Kereta Cepat Indonesia–China, adalah perusahaan yang mengoperasikan jaringan kereta cepat Indonesia yang rencananya dibangun dengan rute Jakarta-Bandung.

Menurut Hery, lokasi jalan yang ambles dalam video tersebut berada di sekitar KM 4 Cikampek arah Jakarta.

"Jalan tersebut dibangun oleh konsorsium KCJB (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) untuk akses warga," kata Hery.

Hery mengungkapkan, jalan tersebut terletak di sebelah kiri jalan tol, dari Jakarta menuju Cikampek.

Jalan itu merupakan akses sementara warga. Saat ini, pihaknya masih mendalami terkait amblesnya jalan tersebut.

"Mendalami untuk bahan koordinasi dan pendalaman dengan pihak KCJB," kata Hery.

Ia mengatakan, Dinas Perhubungan tidak mempunyai kapasitas untuk menyelidiki dan menindaklanjuti.