Hari Ini dalam Sejarah, PBB Mengutuk Apartheid di Afrika Selatan

KOMPAS.com - Hari ini 57 tahun yang lalu, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mengutuk kebijakan rasis apartheid di Afrika Selatan pada 6 November 1962.

Dikutip dari History, PBB menyerukan semua anggotanya untuk mengakhiri hubungan ekonomi dan militer dengan negara tersebut.

Apartheid yang berasal dari kata "apartness" merupakan pemisahan ras dan diskriminasi politik dan ekonomi yang disetujui pemerintah terhadap mayoritas kulit hitam Afrika Selatan.

Pemisahan ras tersebut dimulai pada tahun 1948 saat Partai Nasional berkuasa.

Setelah berkuasa, mereka melembagakan kebijakan supremasi kulit putih yang memberdayakan orang kulit putih Afrika Selatan keturunan Belanda dan Inggris.

Tak hanya itu, mereka juga menghilangkan hak memilih bagi orang kulit hitam Afrika.

Di antara bentuk ketidakadilan yang terjadi adalah orang kulit hitam dipaksa untuk tinggal di daerah terpisah dan tidak bisa memasuki lingkungan orang kulit putih, kecuali memiliki izin khusus.

Meski hanya minoritas, orang kulit putih di Afrika Selatan menguasai sebagian besar tanah dan kekayaan negara.

Setelah pembantaian terhadap demonstran di Sharpeville, Afike Selatan pada tahun 1960 yang menyebabkan 69 orang kulit hitam meninggal dan 180 lainnya terluka, gerakan internasional untuk mengakhiri apartheid mendapat dukungan luas.

Oposisi terhadap apartheid di AS pun semakin menguat.

Kejahatan Manusia

Pada tahun 1973, resolusi AS menyebut apertheid sebagai kejahatan kemanusiaan.

Satu tahun kemudian, Afrika Selatan diskors dari Majelis Umum PBB.

Setelah puluhan tahun menuai protes, akhirnya pada tahun 1990 banyak undang-undang apartheid dicabut.

Satu tahun kemudian, pemerintah Afrika Selatan di bawah Presiden F. De Klerk mencabut semua undang-undang apartheid yang tersisa dan berkomitmen untuk merumuskan konstitusi baru.

Pada tahun 1993, pemerintah transisi multi rasial, multi partai pun disetujui.

Di tahun berikutnya, Afrika Selatan mengadakan pemilihan umum pertama yang sepenuhnya diadakan secara bebas.

Pada pemilu itu, Nelson Mandela berhasil memeroleh suara terbanyak dan berhak menjadi presiden baru Afrika Selatan.

Nelson merupakan aktivis politik yang menghabiskan hidupnya selama 27 tahun di penjara bersama dengan para pemimimpin anti-apertheid lainnya ditahan atas tuduhan pengkhianatan.

Pada tahun 1996, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan (TRC) yang dibentuk oleh pemerintah baru, mulai menginvestigasi kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di bawah sistem apartheid antara tahun 1960 dan 1994.

Komisi tersebut tidak bertujuan untuk menghukum orang, melainkan untuk menyembuhkan orang Afrika Selatan dari masa lalunya.

Orang-orang yang pernah melakukan kejahatan diizinkan untuk mengaku dan mengajukan permohonan amnesti.

Dipimpin oleh Uskup Agung Desmond Tutu, pemenang Noberl Perdamaian 1984, TRC mendengar kesaksian dari sekitar 20 ribung saksi.

Mereka adalah para korban dan keluarga serta para pelaku kekerasan.

TRC kemudian merilis laporannya pada tahun 1998 dan mengutuk semua organisasi politik besar karena terlibat kekerasan tersebut.

Berdasarkan rekomendasi TRC, pemerintah mulai melakukan pembayaran sekitar 4 ribu dollar AS kepada setiap korban kekerasan pada tahun 2003.